Ketua DPRD DKI Minta Rencana Pembatasan Aktivitas di Akhir Pekan Dipikirkan Matang

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara terkait rencana kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara total pada akhir pekan. Menurutnya, rencana ini harus dipertimbangkan secara matang.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang sekarang kan semua tersentuh, semua masalah ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok di dalam pendapatan," ucap Prasetyo, Rabu (3/2).

Politikus PDIP itu menuturkan, kebijakan di Jakarta juga harus selaras diterapkan di kota-kota penyangga. Tanpa adanya koordinasi dan kesamaan upaya menekan laju penularan Covid-19, angka kasus akan terus meningkat.

Dia mendorong Gubernur DKI Anies Baswedan lebih tegas menerapkan sanksi kepada para warga yang abai dalam pencegahan Covid-19.

"Tidak boleh PPKM sendiri, Bogor, Bekasi Depok harus tertib. Kalau enggak tertib masuk Jakarta ya percuma kita, jadi saya minta kepada Pak Gubernur lebih tegas gitu," ucapnya.

"Kita ada Forkopimda kumpulin, apa yang harus kita kerjakan itu yang dilaksanakan. Saya rasa itu bisa meminimalisir."

Pras menyoroti beban penanganan Covid-19 di Jakarta. Menurutnya, jumlah kasus Covid tidak setinggi saat ini jika pendataannya hanya pasien dengan KTP Jakarta.

"DKI ini permasalahannya kan bukan orang DKI. (Warga) penunjang DKI masuk ke Jakarta, itu yang harus dibereskan juga. Kalau pendataan murni orang Jakarta saya rasa enggak seperti kondisi sekarang," ucapnya.

Indikator yang juga menjadi sorotan adalah persentase pasien Covid-19 non-DKI yang dirawat di rumah sakit rujukan di Jakarta. Meski porsinya di bawah 50 persen, namun kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti agar penambahan kasus positif di ibu kota tidak terus menerus melonjak.

Dia juga menyarankan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk bekerja sama dengan TNI-Polri di perbatasan kawasan Jakarta. Aparat diminta tegas kepada warga yang abai penularan Covid-19.

"Makanya saya bilang 'Pak Gubernur tolong itu yang namanya gugus tugasnya TNI-Polri dengan Pemda itu digiatkan, diperketat lagi, jadi daerah mana di situ yang terpapar klaster kalau perlu orang itu enggak boleh keluar dari area itu. Sekarang kan menjamah ke mana-mana," pungkasnya.

Keluhan beban penanganan Covid sempat disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Doa menyebut kapasitas rumah sakit rujukan Covid di Jakarta tidak akan mencapai 80 persen tanpa pasien dari luar Jakarta. Namun Riza menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI berkomitmen melayani seluruh pasien Covid baik ber-KTP Jakarta atau luar Jakarta.

"Faktanya, bahkan sampai hari ini tidak kurang dari 24-30 persen kami ikut melayani warga di luar Jakarta. Artinya kalau tanpa itu, sebetulnya posisi kami tidak pada 84 atau 86 persen okupansinya," ujar Riza di Balai Kota, Selasa (26/1).

Politikus Gerindra itu berhitung, keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid di Jakarta berkisar 60 persen, jika seluruh pasien yang dirawat adalah warga DKI saja.

"Mungkin kisarannya tinggal 60-an atau 55 tapi karena kami selama ini memberikan pelayanan tidak membedakan, seluruh warga Indonesia kami layani secara baik, apakah orang Jakarta maupun non Jakarta maka okupansi kami naik sampai 84-86 persen," jelasnya.