Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah di Jakarta Dibuka Kembali saat New Normal

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Pemprov DKI segera mengkaji protokol untuk dibukanya kembali rumah ibadah guna persiapan pelaksanaan tatanan baru atau new normal.

"Karena memang sudah saatnya warga ini tidak takut dan jangan ditakut-takuti. Karena itu saya meminta pemerintah mengkaji aturan untuk warga beraktifitas termasuk kembali beribadah ke rumah ibadah," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2020).

Dia menyebut Pemprov DKI dapat merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Berdasarkan aturan itu, Prasetio menyatakan Pemprov DKI perlu menjabarkan mengenai aturan ataupun syarat yang harus dilakukan setiap rumah ibadah di Jakarta.

"Syarat itu harus diverifikasi kembali secara berjenjang kepada ketua gugus tugas kecamatan, kabupaten, kota, bahkan sampai ke tingkat provinsi untuk lalu disetujui untuk dibuka kembali," ucapnya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase ketiga hingga 4 Juni 2020. Sedangkan pelaksanaan pertama PSBB dimulai pada 10 April 2020.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tengah mempersiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk masyarakat menjalani aktivitas normal baru. Sebab perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta fase tiga berakhir pada 4 Juni 2020.

Dia menyebut protokol tersebut guna mencegah penularan virus corona atau Covid-19 di masyarakat.

"Nanti akan kita umumkan protokol-protokol di setiap sektor, dari mulai protokol kegiatan perekonomian, peribadatan, sosial, budaya," kata Anies dalam keterangan pers Pemprov DKI, Selasa (26/5/2020).

Selain itu, dia menyebut saat ini sejumlah ahli tengah mengumpulkan data yang ada. Hasil tersebut akan menjadi landasan perpanjangan atau berakhirnya PSBB Jakarta.

"Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak itu sebenarnya bukan pemerintah bukan parah ahli yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah PSBB," ucapnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan apapun hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat. Bila masyarakat tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, akan ada kemungkinan PSBB Jakarta dapat diperpanjang.

"Khusus wilayah DKI Jakarta, dua pekan ini adalah pekan penentuan."