Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Mengaku Dicecar Soal Penganggaran Tanah Munjul

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku dicecar soal mekanisme penganggaran terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur yang berujung rasuah.

Prasetio mengaku dicecar soal penganggaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di DPRD untuk Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Ditanya soal mekanisme saja, mekanisme penganggaran dari RPJMD, KUA, RKPD gitu saja," katanya usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/9).

Menurutnya, DPRD DKI hanya menyetujui besaran anggaran yang dibutuhkan Pemprov DKI untuk pengadaan tanah tersebut. Setelah dana disetujui, selebihnya menjadi kewenangan Pemprov DKI.

Politikus PDIP ini pun meminta agar soal pengadaan tanah yang berujung rasuah itu ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, menurutnya, dana yang sudah disetujui itu diserahkan kepada pihak Anies.

"Ya, namanya dia minta (dana), selama itu dipergunakan dengan baik, ya, tidak masalah gitu lho. Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke banggar besar, dan di banggar besar kita mengetok palu. Nah gelondongan itu saya serahkan kepada eksekutif, nah itu eksekutif harus bertanggung jawab," jelasnya.

Prasetio mengakui adanya rapat-rapat terkait dengan pengadaan tanah tersebut. Sebab, dana tak bisa keluar jika tidak ada rapat sebelumnya.

"Intinya pembahasannya, ya, selesai, tanya Pak Gubernur saja," ungkapnya.

Dalam kasus ini KPK menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA) dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

KPK juga menjerat tersangka baru dalam kasus ini. Yakni, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar (RHI). KPK menduga perbuatan yang dilakukan para tersangka merugikan keuangan negara sebesar Rp152 miliar.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com