Ketua DPRD DKI: Saya Pastikan Tidak Ada Peraturan Daerah tentang Formula E

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Rencana perhelatan balap mobil listrik menjadi polemik berkepanjangan. Sejumlah anggota DPRD DKI ampai mengajukan interpelasi ke Pemprov DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menuding Formula E merupakan ambisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia meminta agar Anies tidak mengaburkan fakta tentang kegiatan yang menggunakan APBD tersebut.

"Saya pastikan tidak ada Peraturan Daerah tentang Formula E. Perda Nomor 7 Tahun 2019 itu tentang APBD 2020. Formula E hanya satu dari puluhan ribu mata anggaran dalam APBD," kata Prasetio saat dihubungi, Rabu (29/9).

Orang lain juga bertanya?

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyebut anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan tersebut melalui Dinas Olahraga dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Prasetio menyatakan PT Jakpro mendapatkan penyertaan modal daerah dari dana publik.

"Jangan bikin kesan Pemprov tidak lagi mengucurkan APBD untuk Formula E. Yang benar, Pemprov mengusulkan PMD kepada DPRD untuk Jakpro yang akan digunakan untuk Formula E," paparnya.

Selain itu dia menegaskan kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan melebihi masa jabatannya. Yakni berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

"Jabatan Gubernur Anies berakhir pada Oktober 2022. Jadi, tidak boleh membuat program kerja untuk sampai 2024," jelas dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyelenggaraan Formula E pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Hal tersebut berdasarkan dokumen yang di unggah dalam website PPID. DKI juga menyatakan kegiatan formula E ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan menjadi Perda Nomor 7 tahun 2019.

Dalam dokumen tersebut disebutkan DKI Jakarta dikenakan biaya commitment fee atau biaya komitmen sebesar Rp 560 miliar. Biaya tersebut digunakan selama penyelenggaraan Formula E di Jakarta dan sudah dibayarkan sebelum pandemi tahun 2020.

"Anggaran yang dibayar oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayar pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B (business to business) melalui sponsorship," bunyi dokumen tersebut.

Sedangkan untuk biaya pelaksanaan setiap tahunnya dikenakan anggaran sebesar Rp 150 milliar. Nantinya biaya tersebut tidak akan menggunakan APBD.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)