Ketua DPRD DKI tak setuju usul Anies-Sandi cabut larangan motor melintas Thamrin

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mewacanakan untuk mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin. Wacana ini masih dalam tahap pengkajian. Rencana pencabutan ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pengendara roda dua.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak setuju rencana ini. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini sudah cukup efektif menekan kemacetan.

"Saya enggak setuju. Jadi diatur, dilarang, sekarang kan sudah bagus ya," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/11).

Dalihnya menolak rencana tersebut karena Jalan Thamrin merupakan jalan utama yang dilalui tamu-tamu negara atau tamu VVIP. Namun Pras tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. "Itu kan ada istana, ada kementerian dan lain-lain. Kalau ada motor, ya bukan kita diskriminasi ya tapi diatur yang baik ya," jelasnya.

Untuk itu, Pras berencana mendiskusikan dan memberi pandangannya kepada gubernur DKI. Dia khawatir, jika larangan ini dicabut akan kembali menimbulkan kesemrawutan jalan protokol.

"Dia harus berpikir itu (tamu) VVIP, kalau nanti jalan sudah baik, protokolnya, semua dialihkan ke MRT ya, dan busway ada. Kita kan menekan masyarakat beralih ke situ. Tapi kalau itu dilepas akhirnya kesemrawutan di protokol Jakarta terlihat," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah meminta dibuatkan rancangan soal pengendara roda dua yang rencananya akan diizinkan melintasi Jalan Thamrin. Rancangan tersebut dibahas pada Rapim yang dilakukan di Balai Kota Jakarta.

Mantan Menteri Pendidikan itu menginginkan agar rancangan terkait pelarangan roda dua melintas di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin diubah. Dirinya menginginkan agar seluruh akses jalanan di Ibu Kota adalah jalanan yang bisa diakses semua kendaraan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut rencana pencabutan ini untuk memberikan rasa keadilan untuk pengendara roda dua. Bukan sekedar menghadirkan keadilan untuk pengendara sepeda motor saja, melainkan di sepanjang Jalan Sudirman terdapat kantor-kantor. Di mana para pegawainya banyak memanfaatkan ojek online. (mdk/noe)