Ketua DPRD DKI Terbitkan Surat Imbauan Tidak Ada Kunker Sementara Waktu
Merdeka.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menerbitkan surat imbauan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan kunjungan kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Surat yang ditanda tangani oleh Prasetio itu juga melarang sementara waktu terhadap pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan dewan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Kiranya pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan kunjungan kerja," ucap Prasetio dalam suratnya yang diterima merdeka.com, Selasa (17/3).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
Disebutkan sebelumnya salah satu anggota DPRD DKI Jakarta diduga menjadi suspect virus Corona usai kunjungan kerja (kunker) ke luar kota. Sepulang Kunker, anggota anggota DPRD DKI itu menunjukkan gejala yang mirip penderita Covid-19.
"Suspect setelah pulang kunker," kata anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (16/3).
Dia menegaskan sebagian besar anggota DPRD DKI sempat melakukan kontak fisik dengan politikus tersebut. Sehingga kini anggota dewan memilih mengisolasi diri demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
"Kita self isolation jadinya," ungkapnya.
Apabila hasil laboratorium menunjukkan yang bersangkutan positif terjangkit Covid-19 lanjut dia, maka anggota DPRD yang pernah melakukan kontak akan segera memeriksa kesehatannya.
"Kami masih menunggu hasil labnya. Kalau negatif kami masuk segera. Kalau positif bisa jadi dua minggu sesuai protokol self isolation takut makin banyak yang tertular kalau tidak diisolasi," tuturnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.
Baca SelengkapnyaKPK mencegah Sekjen DPR keluar negeri terkait kasus korupsi pengadaan rumah dinas.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaSejak tadi pagi deretan sepeda motor memadati trotoar depan gedung DPRD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaTerhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTerdapat tiga kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, diduga melibatkan empat orang tersebut.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya"DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya," Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaPencegahan itu berlaku selama enam bulan ke depan.
Baca Selengkapnya