Follow
Ketua DPRD: Laporan BPK WTP, Tapi Anggaran DKI Defisit?
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta yang defisit di tengah predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita defisit?" ucap Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10) dikutip dari Antara.
Prasetio menyoroti masalah anggaran di Pemprov DKI Jakarta karena berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp44,5 triliun. Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Pendapatan kurang. Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata Prasetio.
Selain itu, pendapatan dari parkir juga bisa ditingkatkan antara lain melalui pengaturan parkir valet.
"Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama 'Secure Parking' itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada Pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp150 ribu," ucap Prasetio.
Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan.
"Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP)," kata Prasetio menambahkan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Hasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya