Ketua DPRD Soal Anies Mau Ubah e-Budgeting: Yang Diperbaiki itu SDM, Bukan Sistem
Merdeka.com - Temuan anggaran bermasalah dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI Jakarta 2020 dinilai Gubernur Anies Baswedan sebagai kesalahan sistem. Oleh karena itu, Anies akan memperbarui sistem e-budgeting saat dengan ini lebih smart.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, heran dengan rencana Anies tersebut. Sebab dalam pandangannya, kemunculan anggaran tak wajar bukan kesalahan sistem dan si penginput data.
"Yang harus diperbaiki itu SDM-nya, bukan sistemnya. Kok malah sistemnya yang salah?" kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).
-
Siapa yang perlu diperbaiki? 'Ada kemungkinan beberapa pemain yang tidak menunjukkan perkembangan akan digantikan oleh pemain lain. Terlebih lagi, dalam turnamen ini, ada tiga pemain yang tidak dapat ikut serta, yaitu Jens Raven, Welber Jardim, dan Kafiatur Rizky,' jelas Akmal.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang melakukan kesalahan? Semua anak adam (manusia) melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat'
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, jika ada kekurangan dalam sistem seharusnya Bappeda bisa memperbaiki. Namun kesalahan input data anggaran seperti lem merek aibon diyakininya mutlak kesalahan SDM bukan sistem.
"Bappedanya benerin, sisir tugasnya," ucapnya.
Terpisah anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana, menyatakan sistem e-budgeting DKI saat ini justru sudah paling mutakhir dan smart. "Menurut saya sistem e budgeting di DKI salah satu yang paling mutakhir. Kalah memang ada kecacatan dalam sistem dan Gubernur menyadari itu, segeralah perbaiki karena beliau sudah dua tahun menjabat," tegasnya.
Sebelumnya, Anies mengakui selain sistem yang kurang maksimal, ada juga beberapa dinas yang teledor asal memasukkan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.
Namun Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.
"Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyoroti sistem pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sempat bermasalah beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaDemokrasi yang baik lahir dari proses Pemilu yang jujur dan bersih.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan bahwa pembiayaan kegiatan politik perlu direformasi. Karena partai politik membutuhkan dana operasional.
Baca SelengkapnyaBPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya"Pelayanan publik di Jakarta yang disampaikan Pak Anies yaitu 'JAKI' sebelumnya sudah dijalankan oleh Pak Ahok yakni: Qlue, ganti nama saja," kata Ima.
Baca SelengkapnyaSPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan membeberkan jurus memberantas korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, masih banyak pegawai pemerintahan yang gaji bulanannya terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaAngka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kominfo.
Baca Selengkapnya