Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI anggap hak angket Ahok urusan kecil

Merdeka.com - DPRD DKI mengajukan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait APBD 2015. DPRD DKI menganggap Ahok telah mengirimkan APBD DKI yang tidak pernah dibahas dengan anggota parlemen ke Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, pengajuan hak angket tersebut dinilai berbeda oleh Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus. Bestari sangat menyayangkan pengajuan hak angket dilakukan para anggota dewan kepada Ahok. Menurutnya, hak angket untuk Ahok tidak penting. Bestari menilai, masih banyak program penting yang belum dibahas oleh para anggota dewan.

"Ngapain urusin angket kalau ternyata program tak dibahas-bahas. Gak usah jauh-jauh, kalau prolegda dan balegda tidak bekerja karena semua konsentrasi pada angket. Padahal kita harus selesaikan 5 perda. Tapi semuanya konsentrasi di sana," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (10/3).

Bestari meminta Pimpinan DPRD DKI untuk tidak terlalu fokus membahas hak angket untuk Ahok lantaran pembahasan tersebut menyebabkan beberapa agenda penting, seperti jadwal kunjungan serta rapat kerja menjadi terganggu.Partai NasDem, lanjut Bestari, sudah menarik dukungannya terhadap hak angket untuk Ahok.

"Ini kan urusan kecil-kecil saja nih, urusan salah paham saja. Gak berjalan kungker dan raker sesuatu yang luar biasa. Ya kita harus mundur karena perintah DPP NasDem menjelaskan seperti itu," ujarnya.

Bestari khawatir beberapa agenda penting di parlemen mangkrak. Meski sudah mengajukan pandangannya kepada Pimpinan DPRD, Bestari melihat tidak ada tanggapan yang pasti dari para Pimpinan Parlemen.

"Saya sebetulnya jadi anggota dewan dan kebetulan kita di Baleg. Saya bilang ke mereka, kenapa semua jadi ke angket padahal masih banyak pekerjaan lain. Sehingga tak bisa membahas legislatif, perda-perda itu jadi mangkrak nanti," tutupnya.