Ketua KASN jawab dituding Anies berpolitik: Bukannya terbalik?
Merdeka.com - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi membantah telah bersikap politis terkait rekomendasi KASN terhadap perombakan pejabat di DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Sofian bersikap politis karena menerbitkan siaran pers hasil pemeriksaan KASN terhadap perombakan pejabat DKI.
"Kami lembaga yang dibentuk UU untuk mengawasi ASN, yang tidak diintervensi secara politik. Dan syarat kami dipilih adalah bukan anggota parpol, tidak aktif di politik. Jadi kalau gubernur bilang dia profesional, Pak Sofian yang politik, bukannya terbalik?" ujar Sofian ketika dihubungi, Senin (30/7).
Sofian mengakui pihaknya tidak hanya mengirimkan surat tapi juga berbicara kepada media.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Apa tanggapan PKB soal Anies-Sohibul? 'Kalau langsung memasangkan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman itu seolah-olah PKS sudah punya golden ticket,' kata Huda kepada wartawan, Selasa (25/6).
-
Siapa yang menandatangani SKCK Anies Baswedan? 'Tadi saya diberitahu untuk SKCK bagi capres cawapres itu penandatanganannya tidak bisa diwakilkan tapi ditandatangani langsung Kabaintelkam. Jadi berkas berkas itu walaupun sudah lengkap sedang proses verifikasi,'
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi informasi hoaks tentang partainya? 'Saya tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga,' ujar Anies dalam videonya, seperti dikutip dari akun X @aniesbaswedan
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
"Kalau surat-surat, kami dicuekin," kata Sofian.
Menurut Sofian, surat hasil penyelidikan KASN yang terakhir sudah dibalas Pemprov DKI. Namun, surat-surat dari KASN lain sering diabaikan.
"Jadi kami harus cari strategi lain. Kami kan sudah melalui wawancara, melalui surat, pemanggilan. Kami sudah dapat data dari mereka yang diberhentikan itu. Kalau dicuekin lagi, kami ambil cara yang lebih efektif. Kelihatannya melalui press release ini lebih efektif," kata dia.
Hingga saat ini, menurut Sofian, Pemprov tidak dapat menunjukkan bukti atau berita acara alasan pencopotan para wali kita dan kadis yang kini menjadi polemik. Pemprov, lanjut Sofian, hanya memberikan potongan berita.
"Bukan barang bukti kalau guntingan koran," katanya.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, menghadiri dialog rakyat yang digelar Partai Demokrat di Bandung, Minggu (6/8).
Baca SelengkapnyaMantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaNusron Wahid merespons pernyataan Anies Baswedan terhadap ucapan Prabowo Subianto soal 'Ndasmu Etik'
Baca Selengkapnya"Banyak tugas menempel pada satu orang dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi conflict of interest," tegasnya.
Baca SelengkapnyaPimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini masih prematur untuk membahas nama-nama yang disodorkan.
Baca SelengkapnyaJK juga bercerita mengenai perubahan sikap Jokowi yang belakangan banyak disorot.
Baca SelengkapnyaAnies pun tak menampik kunjungannya ke FPI memang mendapat sorotan yang besar.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menyebut masalah etika adalah ketika seseorang bersikap komitmen dalam berpolitik.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengaku tidak memiliki informasi tersebut.
Baca SelengkapnyaAnies menjawab mengenai persoalan hukum yang masih tebang pilih hanya tajam ke bawah.
Baca SelengkapnyaAnas Urbaningrum menyatakan PKN tidak terpengaruh jargon koalisi dalam menentukan dukungan ke Capres.
Baca Selengkapnya