Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua panitia angket tak masalah tidak diliput media

Ketua panitia angket tak masalah tidak diliput media Gedung DPRD DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta media untuk membatasi pemberitaan untuk panitia angket. Namun, Ketua panitia angket M Ongen Sangaji menanggapi hal tersebut dengan santai.

Ongen mengatakan, pihaknya tidak pernah meminta kepada media untuk meliput kegiatan mereka. Sehingga dia tidak masalah jika tidak dipublikasi hasil pembahasan mereka.

"Saya kan gak pernah minta temen-temen untuk bicara sama saya," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3).

Mengenai tudingan Basuki atau akrab disapa Ahok bahwa panitia angket sudah tidak memiliki alasan untuk melanjutkan kerjanya, politisi Hanura ini cuek. Bahkan dia meminta untuk menunggu proses yang tengah dilanjutkan hingga pekan depan.

"Nanti kita lihat aja, ada landasan hukumnya atau tidak? Makanya hari ini panggil tim ahli agar nanti bisa lihat ada landasan hukum atau tidak," tutup Ongen.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta terus melanjutkan proses penyelidikan yang dilakukan panitia angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, kini mereka mulai melakukan jajak pendapat bersama para ahli hukum tata negara dan komunikasi politik.

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, media seharusnya tidak perlu membahas lebih lanjut mengenai apa yang tengah dilakukan panitia angket. Karena baginya hak angket sudah tidak ada taringnya.

"Aduh aku gak mau ngomongin angket-angket lagi dah pusing amat itu angket udah angket apalagi, angket APBD udah selesai. Saya kira wartawan gak usah kasih panggung-panggung angket lagi lah, orang-orang kurang kerjaan gitu," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3).

Menurutnya, pembahasan hak angket sudah selesai ketika Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015. Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan evaluasi tersebut.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: AHY Anggap Tak Ada Urgensi Hak Angket Pilpres 2024, Mending Parpol Rekonsiliasi
VIDEO: AHY Anggap Tak Ada Urgensi Hak Angket Pilpres 2024, Mending Parpol Rekonsiliasi

Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ahok: Saya Mau Ikut Kampanye Ganjar, tapi Dilarang Undang-Undang
Ahok: Saya Mau Ikut Kampanye Ganjar, tapi Dilarang Undang-Undang

Ahok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Momen Ahok Lari Ngibrit, Kode Tutup Mulut Usai Ditunjuk tunjuk Megawati PDIP
VIDEO: Momen Ahok Lari Ngibrit, Kode Tutup Mulut Usai Ditunjuk tunjuk Megawati PDIP

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok keluar ruangan sambil berlari usai mendengar pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Isu Penggembosan Hak Angket: Perlu Komitmen Kawan-Kawan di Parlemen
Ganjar soal Isu Penggembosan Hak Angket: Perlu Komitmen Kawan-Kawan di Parlemen

Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket
Usai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket

Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Megawati Ledek Ahok: Selotip Tetap Berjalan, Senengnya Ngerocos Aja
Megawati Ledek Ahok: Selotip Tetap Berjalan, Senengnya Ngerocos Aja

Megawati meminta Ahok untuk tidak berkomentar di hadapan media.

Baca Selengkapnya
Pansus Haji DPR Gandeng LPSK untuk Lindungi Saksi, Menag Yaqut: Siapa yang Tertekan?
Pansus Haji DPR Gandeng LPSK untuk Lindungi Saksi, Menag Yaqut: Siapa yang Tertekan?

Yaqut mencari tahu saksi mana yang merasa tertekan sehingga membutuhkan perlindungan LPSK.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Ini Peran Anwar Usman Jika Ada Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi
Ini Peran Anwar Usman Jika Ada Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya

Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.

Baca Selengkapnya
Golkar: Parpol yang Usulkan Hak Angket Tak Bakal Kompak
Golkar: Parpol yang Usulkan Hak Angket Tak Bakal Kompak

PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.

Baca Selengkapnya