Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Klaster Perkantoran Meningkat, Riza Minta Perusahaan Tak Kendor Protokol Kesehatan

Klaster Perkantoran Meningkat, Riza Minta Perusahaan Tak Kendor Protokol Kesehatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ©2020 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Klaster perkantoran di Jakarta kembali meningkat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan pihaknya sedang meneliti penyebab kembali munculnya klaster perkantoran di Ibu Kota akhir-akhir ini.

"Atas peningkatan itu, kami sedang cek kembali apa yang menjadi penyebab, apakah terjadinya di perkantoran atau diawali dengan klaster rumah, misalnya, atau apakah di perjalanan pergi, di perjalanan pulang atau di kantor itu sendiri, atau di tempat lain, ini memang sedang kami cek kembali," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (26/4).

Meski demikian, Riza mengaku tak menutup kemungkinan hal ini juga karena adanya beberapa pelonggaran seperti sektor usaha yang sudah hampir semua diperbolehkan beroperasi (dari sebelumnya hanya 11 sektor prioritas) dan jam operasional yang diperpanjang.

Orang lain juga bertanya?

"Memang kita tahu belakangan terjadi beberapa pelonggaran, tetapi pelonggarannya tidak signifikan, tetap dalam kapasitas yang lama yaitu 50 persen, jam operasional tetap dibatasi, semuanya tetap dibatasi, sekalipun ada pelonggaran dan kita minta semuanya termasuk perkantoran melaksanakan protokol kesehatan," ujar Riza.

Atas peningkatan kasus di klaster perkantoran ini, Riza meminta seluruh satgas di setiap perkantoran para pimpinan perusahaan, hingga karyawan harus lebih ketat dan lebih berhati-hati menjaga protokol kesehatan, meski vaksinasi juga telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sukses.

"Tidak berarti setelah vaksinasi kita lengah apalagi mengabaikan prokes, justru semakin tingginya vakisinasi kami minta justru semakin ditingkatkan prokes atau 3M sehingga dapat mempercepat proses penurunan penyebaran yang pada akhirnya dapat memutus penyebaran," kata Riza.

"Jangan sebaliknya, karena vaksinnya tinggi kemudian kita malah melonggarkan atau lengah dan sebagainya. Jadi semakin tinggi vaksinnya, kita ikut berjuang bersama peningkatan vaksin dengan cara meningkatkan upaya-upaya tindakan kita sesuai dengan prokes. Terus tingkatkan juga evaluasi, pengawasan," kata Riza.

Pemerintah DKI Jakarta meminta masyarakat mewaspadai klaster perkantoran. Selama April ini jumlah pekerja yang terpapar Covid-19 dari klaster perkantoran meningkat.

"Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada klaster perkantoran dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan," tulis akun instagram @dkijakarta, Minggu (25/4).

Jumlah kasus aktif dari klaster perkantoran mencapai 425 kasus dari 177 perkantoran yang tercatat dalam periode 12-18 April 2021. Padahal sepekan sebelumnya, pada 5-11 April 2021, hanya terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran.

Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di klaster perkantoran terjadi pada karyawan kantor yang sudah menerima vaksinasi Covid-19.

"Meski sudah mendapatkan vaksinasi, bukan berarti seseorang akan 100 persen terlindungi dari infeksi Covid-19," tulis akun tersebut.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Suasana Hari Pertama ASN di Balai Kota DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran 2024
FOTO: Suasana Hari Pertama ASN di Balai Kota DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran 2024

Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.

Baca Selengkapnya
17.317 Peraturan Daerah Terdampak UU Cipta Kerja
17.317 Peraturan Daerah Terdampak UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ternyata memberikan dampak kepada semua lini. Bagaimana dengan aturan pemerintah daerah?

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Hentikan WFH, Karyawan Amazon Wajib Kerja dari Kantor
Hentikan WFH, Karyawan Amazon Wajib Kerja dari Kantor

Kebijakan ini kemudian menuai protes dari karyawan.

Baca Selengkapnya
Ada KTT ASEAN, 50 Persen PNS di Jakarta Diizinkan Kerja dari Rumah
Ada KTT ASEAN, 50 Persen PNS di Jakarta Diizinkan Kerja dari Rumah

PNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFH Selama KTT ASEAN di Jakarta
Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFH Selama KTT ASEAN di Jakarta

KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Bekerja 55 Jam dalam Sepekan Dapat Picu Kematian Dini
Hati-Hati, Bekerja 55 Jam dalam Sepekan Dapat Picu Kematian Dini

Dari tahun 2000 hingga 2016, kematian akibat penyakit jantung meningkat sebesar 42 persen dan stroke sebesar 19 persen akibat jam kerja yang berlebihan.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023
Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

Baca Selengkapnya
KSPI Ungkap Biang Kerok Industri Tekstil di Indonesia Berada di Titik Nadir
KSPI Ungkap Biang Kerok Industri Tekstil di Indonesia Berada di Titik Nadir

Aturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.

Baca Selengkapnya
Usulan Pengaturan Jam Kerja buat Tekan Macet Jakarta, Ini Kata Polisi
Usulan Pengaturan Jam Kerja buat Tekan Macet Jakarta, Ini Kata Polisi

Segala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.

Baca Selengkapnya
Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah
Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah

Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.

Baca Selengkapnya