Follow
KMP DKI ogah datang pelantikan Ahok, ini komentar Mendagri
Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta tetap menganggap pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta tetap tidak sah. Mereka pun membuktikannya dengan tidak hadir dalam upacara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Menanggapi penolakan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seakan cuek. Bagi Tjahjo, penolakan tersebut hanya berupa usulan yang diajukan anggota dewan.
"Silakan itu, apalagi DPRD, masyarakat juga bisa mengajukan usul, menolak boleh," ujar Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11).
-
Siapa yang bisa ikut Pilkada? Pilkada: Berfokus pada tingkat lokal, memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Siapa saja yang bisa ikut Pilkada? Calon kepala daerah bisa berasal dari partai politik atau independen dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
Seperti diketahui, KMP DKI Jakarta tetap menganggap pelantikan Ahok sebagai gubernur definitif tidak sah. Mereka menilai pelantikan tersebut tidak sesuai prosedur dan sepakat untuk tidak menghadirinya.
"Insya Allah kami tidak akan hadir," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik usai rapat konsultasi dengan Komisi II DPRD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Hal yang sama juga diungkap politisi PPP Lulung Lunggana (Haji Lulung). Dia memastikan tidak akan hadir dalam pelantikan yang berlangsung siang tadi.
"Saya tidak akan hadir, karena masih multitafsir," pungkasnya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.
Baca Selengkapnya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ahok mengaku ingin ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya