Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta minta Anies bongkar 4 pulau reklamasi sudah jadi

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut izin proyek 13 pulau reklamasi di pesisir utara Jakarta. Pengelola ketigabelas pulau buatan itu tidak diperkenankan melanjutkan segala bentuk pengerjaan.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mempertanyakan keputusan itu. Sebab dari 17 pulau reklamasi, kenapa hanya 13 pulau saja yang izinnya dicabut.

"Pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali," demikian keterangan pers yang diterima merdeka.com, Kamis (27/9).

"Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut. Bongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun," sambungnya.

Hal lain yang menjadi sorotan KSTJ soal izin yang dicabut Anies. Seperti diketahui, Anies mencabut persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama. Dalam catatan KSTJ, ada beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, I, K, dan G.

"Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan."

KSTJ juga juga meminta pemerintah transparansi terkait pencabulan 13 izin reklamasi. Seperti melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

"Selain itu harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi."