PSI DKI Minta Duit Rp560 M Buat Formula E Ditarik Lagi
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan untuk menunda ajang balapan mobil Formula E di Jakarta, karena pandemi Covid-19 yang masih meningkat di tanah air. Namun ditundanya gelaran tersebut menuai kritik, lantaran dana sekitar Rp560 miliar yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI sebagai commitment fee tidak ikut ditarik.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengkritik sedari awal terkait penyelenggaran ajang Formula E yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terlebih pada kondisi saat ini seharusnya APBD digelontorkan untuk hal yang lebih prioritas.
"Tentu, sikap kami jelas dari awal meminta penyelenggaraan formula e jangan dibebankan melalui APBD. Karena melihat urgensinya seharusnya APBD atau uang rakyat di Jakarta dibelanjakan untuk hal-hal yang lebih prioritas," kata Anggara saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/1).
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa Erna mengalami kesulitan di masa pandemi? 'Itu penjualan hampir nol. Padahal kita kebutuhan tetap ada,' kata Erna dikutip dari kanal YouTube Bantul TV.
-
Kenapa Covid Pirola dikhawatirkan? Varian baru virus corona bernama Pirola tengah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Varian BA.2.86, yang dijuluki 'Pirola', adalah varian baru Omicron yang bermutasi dan memicu lonjakan kasus baru. Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi penting, menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine dikutip dari Al-Jazeera.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Mengapa Covid-19 menjadi pandemi global? Pandemi Covid-19 telah menjadi salah satu peristiwa paling berdampak di abad ke-21. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru ini telah menginfeksi lebih dari 200 juta orang dan menewaskan lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia.
Lanjut Anggara, uang sebesar Rp560 miliar yang dikeluarkan sebagai commitment fee Formula E, dengan rincian sebesar Rp360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021, seharusnya ikut ditarik dan digunakan untuk penganan Covid-19.
"Terlebih sekarang kita sedang menghadapi pandemi. Lebih banyak hal yang menyangkut hidup orang banyak yang harus bisa dipenuhi pemprov di masa pandemi corona ini," ujarnya.
"Ditambah dengan sekarang status pelaksanaannya yang tidak jelas, kami meminta agar Pemprov dapat menarik kembali uang yang sudah dibayarkan," tambahnya.
Rincian Jelaskan ke Publik
Menurutnya, dalam setiap perjanjian biasanya dilengkapi force majeure, dimana suatu kondisi dimana pihak pertama tidak bisa memenuhi kewajiban akibat sesuatu yang terjadi di luar kuasa. Oleh sebab itu, dengan adanya keadaan force majeure tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi.
"Dalam setiap perjanjian biasanya dilengkapi pasal force majeure. Ini kondisi pandemi yang melanda dunia, harusnya menjadi salah satu dasar Pemprov mengaktifkan klausul itu. Dan juga saya mendorong pemprov harus menjelaskan rincian kontraknya ke publik karena dana itu dibiayai oleh uang rakyat," jelasnya.
Namun demikian, Anggara mengungkapkan, sampai saat ini pihak Pemprov DKI belum memberikan jawaban yang jelas terkait nasib uang Rp560 miliar tersebut, apakah bisa ditarik atau tidak.
"Belum ada jawaban jelas dari pihak Pemprov dan Jakpro yang biasa dipertanggung jawabkan," ungkapnya.
Commitment Fee Tidak Hangus
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan commitment fee yang dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI untuk Formula E tidak hangus. Kendati waktu pelaksanaan kompetisi mobil balap listrik tersebut belum terkonfirmasi.
Dia menjelaskan, alasan dana tidak hangus karena pandemi Covid-19 saat ini merupakan kondisi luar biasa yang tidak terprediksi.
"Kalau soal dana itu kan tidak hilang ini kan force majeur kalau ada pandemi ini kan tidak berarti dana yang sudah dibayar itu tidak hilang, tidak hilang dana yang sudah pernah dibayarkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/11).
Namun, politikus Gerindra itu enggan mengomentari lebih lanjut alasan Pemprov DKI tidak menarik Rp 560 miliar sebagai committee fee Formula E untuk penanganan Covid-19. Desakan ini, sempat diutarakan fraksi PSI.
Riza menuturkan perhelatan Formula E masih menunggu kepastian pandemi Covid dapat terkendali.
"Formula E tadinya itu tahun 2020 tetapi karena pandemi covid-19 itu kan ditiadakan nanti kita lihat apakah dimungkinkan di tahun 2021 kita belum tahu. Kita lihat nanti kondisinya," tegasnya.
Perlu diketahui bahwa keputusan ditunda gelaran ajang balap mobil listrik itu telah diumumkan Gubernur Anies Baswedan, dikarenakan pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali. Keputusan Anies itu turut disetujui oleh Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship.
Corporate Communications Manager PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Melisa Sjach memastikan penundaan itu tidak mengakibatkan dana commitment. Manajer Komunikasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pelaksana Formula E, Melisa Sjach menekankan bahwa biaya komitmen atau commitment fee yang Anies sempat serahkan ke pihak Formula E sebesar Rp560 miliar tidak akan hilang.
Hal tersebut, lanjut Melisa, dikarenakan pihak Formula E memahami bahwa penundaan tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang masuk kategori kejadian luar biasa.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, saat ini tengah dibentuk kepanitiaan pandemi jilid dua yang akan kembali menyengsarakan rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca Selengkapnya"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaPemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?
Baca SelengkapnyaTahun lalu event MotoGP of Indonesia menyerap 4.600 tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaBalapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBiaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian krisis air bersih.
Baca SelengkapnyaPenanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan pemerintah masih berada di pihak masyarakat
Baca Selengkapnya