Konflik Ahok dengan DPRD dapat diselesaikan dengan uji publik

Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menjelaskan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik antara Gubernur DKI Jakata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD, terkait APBD adalah dengan menjalankan uji publik. Dengan dilakukannya uji publik, dapat diketahui ke mana APBD dialirkan.

"Kita mendorong uji publik. Eksekutif dan legislatif harus melakukan uji publik. Ini untuk meredam konflik. Pertama Ahok bilang ada Rp 12,1 triliun, dengan adanya uji publik, akan terbukti dapat dijelaskan di item mana, item pendidikan berapa, kesehatan berapa," ujar Sekjen Fitra Yenni Sucipto dalam diskusi bertema 'Ahok vs DPRD DKI : Membongkar Dana Siluman APBD' di gedung DPD, Rabu (4/4).

Yenni menjelaskan, dengan diterapkannya uji publik, dapat diketahui, apakah APBD merupakan hasil pembahasan dari tiap-tiap komisi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau transaksi SKPD dengan DPRD. Menurutnya, anggota dewan tidak begitu saja memasukkan anggaran tanpa dilakukan kajian lebih mendalam.

"Kemudian kedua, mengenai asumsi bahwa Ahok melanggar 11 aturan, mencoba menjawab kegelisahan kawan-kawan di DPRD. Harus ada uji publik. Karena kita harus melibatkan masyarakat," ujarnya.

Uji publik, lanjut Yenni, telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ ada Pasal 354 mengenai partisipasi masyarakat.

"Berani atau tidak. Fitra kemarin sempat menantang, ayo uji publik. Kita menantang DPRD dan Pemrov untuk melakukan uji publik," ujarnya.