Koridor 13 Transjakarta Tak Terhubung MRT, Anies Kritik Pembangunan Tak Terintegrasi

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menggunakan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta guna menuju kantor kerjanya di Balai Kota, Jakarta Pusat. Saat perjalanannya menuju Stasiun Bundaran Bundaran HI dari Stasiun Fatmawati, Anies sempat ke Stasiun ASEAN terlebih dahulu.

Dia menyebut Halte CSW Transjakarta di koridor 13 merupakan contoh integrasi yang tidak sempurna. Sebab, Anies menyebut adanya persimpangan atau tidak terhubungnya kedua moda transportasi tersebut.

"Di Stasiun ASEAN ada persimpangan antara TransJakarta dengan MRT. Saya selalu menggarisbawahi soal integrasi, dan persimpangan itu adalah contoh sempurna perencanaan tanpa integrasi," kata Anies di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Orang lain juga bertanya?

Karena ha itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut warga dari Ciledug, Tangerang tidak dapat menggunakan MRT Jakarta bila menggunakan Transjakarta koridor 13.

Tak hanya itu, Anies juga menyebut warga yang ingin ke Ciledug sebagai pengguna MRT pun sulit berpindah. Padahal, dia menilai pembangunan Transjakarta koridor 13 dan MRT Jakarta relatif bersamaan.

"Tidak ada sedikit pun sambungan antar keduanya, jadi bagi warga dari Ciledug yang mau turun pindah ke MRT enggak bisa," jelasnya.

Sebelumnya, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta mulai beroperasi secara komersial pada Senin, 01 April 2019. Rencananya selama sebulan pertama berbayar ini penumpang akan mendapatkan potongan sebesar 50 persen dari tarif yang telah ditentukan selama April 2019.

"Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui usulan PT MRT Jakarta untuk memberikan diskon sebesar 50 persen selama bulan April 2019," kata Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3).

Untuk besaran tarif MRT Jakarta, Kamaluddin menyebut berdasarkan yang telah disepakati oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Tarif itu juga telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)