Follow
KPID Jakarta gelar halal bihalal di Balai Kota
Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan silahturahmi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut terdapat 15 Lembaga Penyiaran (LP) televisi berjaringan nasional, 5 televisi lokal dan 36 radio jaringan nasional maupun lokal yang turut hadir dalam acara tersebut.
Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan mengatakan, pihaknya sebagai regulator memiliki tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan yang terikat sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2002. Yakni untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya aktivitas penyiaran.
-
Apa yang KPID DKI Jakarta lakukan untuk perempuan dan penyiaran digital? 'Sangat penting ya peran perempuan di dalam konteks penyiaran, karena kita tahu 56 persen penonton televisi adalah kaum perempuan. Dan kaum perempuan ini adalah juga yang menjaga tontonan yang pantas, atau layak untuk disaksikan oleh anak-anak,' ujar Nezar dalam acara Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran dengan deklarasi dan literasi di Jakarta, Selasa (5/12).
-
Kenapa KPID DKI Jakarta anggap perempuan penting di dunia penyiaran? Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo mengatakan, perempuan adalah garda terdepan bagi kehidupan di masyarakat. Karena itu, perannya dalam dunia penyiaran sangat dibutuhkan. 'Perempuan adalah dermaga dan taman ilmu bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya, maka perempuan ini memegang peranan yang sangat penting bagi keluarga dan kehidupan Masyarakat dari dampak penyiaran.' ucapnya.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa saja tugas utama Kemenkeu RI? Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI termasuk kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang khusus membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
"Untuk memastikan bahwa konten penyiaran tidak melanggar peraturan KPI yakni pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) dan peraturan lainnya yang mengikat," katanya, Rabu (11/7).
Dia mengungkapkan, P3SPS KPI sendiri adalah sebuah aturan main bagi LP yang mengharuskan mereka melaksanakan kaidah-kaidah dalam melaksanakan siaran.
Sementara itu, Anies saat memberikan sambutan membahas mengenai penyelenggaraan Asian Games 2018. Dia menyebut saat perhelatan lima tahunan tersebut Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan sebanyak 1.500 bus Transjakarta.
"Itu untuk menampung semua atlet, masyarakat hingga jurnalis yang ikut meliput kegiatan tersebut," jelas Anies.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.
Baca Selengkapnya
ATVSI Buka Puasa Bersama DPR hingga Kemenkominfo: Tv Indonesia Masih Eksis walau Ekonomi Tak Baik-Baik Saja
Baca Selengkapnya
Hadi menuturkan komite tersebut akan bekerja secara independen tanpa adanya dominasi dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan soal permintaan pemasangan CCTV di sejumlah kantor KPU oleh Polri di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
Dewan Pers mengadakan riset Indek Kemerdekaan Pers untuk Tahun 2023 secara nasional.
Baca Selengkapnya
BPIP meneken penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY.
Baca Selengkapnya
KPI mengimbau Lembaga Penyiaran tidak memihak salah satu capres.
Baca Selengkapnya
Menurutnya tema Anugrah KPI 2023, Ecobroadcasting memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran dan pemerintah yang peduli terhadap isu lingkungan.
Baca Selengkapnya
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan tayangan azan menampilkan Bacapres Ganjar Pranowo tidak melanggar ketentuan P3SPS
Baca Selengkapnya