Follow
KPK bakal periksa laporan dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi pembelian tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat. Dalam kasus ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituding menyalahgunakan wewenang dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
"KPK langsung garap laporan dugaan korupsi di RS Sumber Waras," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (20/8).
Menanggapi laporan itu, pihak KPK terlebih dahulu akan memeriksa dan menyelidiki laporan yang masuk. Jika alat bukti dalam laporan tersebut diragukan maka tidak akan dilanjutkan.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang diduga sebagai pelaku? 'Kalau musuh kita mah nggak tahu ya, kita gak bisa nilai orang depan kita baik di belakang mungkin kita nggak tahu. Kalo musuh gue selama ini nggak ada musuh ya, mungkin musuh gua yang kemarin doang ya, yang bermasalah sama gua doang kali yak,' ungkapnya.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
"Kita akan cek dahulu alat bukti dan keakuratan informasi yang masuk. Jika tidak memenuhi syarat sebagai barang bukti, kami tidak akan lanjutkan (penyelidikan)," ujar Priharsa.
Seperti diketahui, Pengamat Politik Amir Hamzah mendatangi gedung KPK pada Kamis siang (20/8). Dia melaporkan Ahok terkait dugaan korupsi pembelian tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang melibatkan beberapa pengusaha besar.
Dia membawa alat bukti berupa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014. Menurut dia, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menentukan harga beli tanah di sana tak melalui mekanisme penilaian yang wajar.
"Karena penentuannya hanya berdasar pertemuan tertutup Gubernur DKI dengan direksi RS Sumber Waras," terangnya.
Selain itu, dia menyebutkan Ahok juga melanggar UU tentang Pertanahan lantaran dalam proses penentuan harga tanah dan pembelian tidak disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat.
"Tapi ini langsung diputus sendiri oleh gubernur dan sehari jadi keputusannya," pungkasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca Selengkapnya
Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca Selengkapnya
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya
Mengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca Selengkapnya
Ada isu yang mencuat bahwa Wali Kota Semarang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Nilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca Selengkapnya
Penetapan tersangka itu melanjuti sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK per tanggal 11 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah sejumlah tempat di Jabodetabek untuk mengusut kasus korupsi Banpres.
Baca Selengkapnya
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca Selengkapnya
"Betul SPDP diterima Kejati DKI Jakarta," ucap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan saat dikonfirmasi, Kamis (26/10).
Baca Selengkapnya
Sebagimana diketahui, ada tiga kasus sekaligus yang tengah dibidik oleh Komisi Antirasuah.
Baca Selengkapnya