KPK berkelit ditanya soal kasus 'dana siluman' laporan Ahok

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengambil langkah lebih maju atas laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) terkait adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI. Padahal hampir sebulan kasus itu dilaporkan.

Saat dikonfirmasi lembaga antirasuah selalu menjawab dengan diplomatis. "Dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (24/3).

Bahkan saat disinggung beberapa pihak yang menyebut penanganan kasus 'dana siluman' terkesan lamban. KPK bungkam tidak mau menanggapi hal tersebut. Lembaga superbodi itu hanya menegaskan masih dalam tahap pulbaket.

Sementara KPK melalui tim pengaduan masyarakat sempat meminta data tambahan ke Balai Kota pada 9 Maret 2015.

"Jumat kemarin tim dumas (pengaduan masyarakat) KPK minta data tambahan ke Timnya Ahok. Sekaligus meminta keterangan tambahan," ucap Johan.

Belum juga mendapat kabar baik menyangkut kasus ini, beredar kabar KPK akan melimpahkan kasus tersebut ke lembaga hukum lain. Hal itu menguat ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sempat mendapat info bahwa kasus yang dilaporkannya itu akan dilimpahkan ke Kejagung.

"Nah saya nggak tahu (prosesnya). KPK denger-denger kemarin ada isu dari penyidik yang datang katanya mau diambil alih Kejagung. BG saja diambil alih Kejagung. Saya bingung sama pimpinan KPK," ungkapnya.

Ahok pun sempat menyebut penanganan kasus dana siluman oleh KPK sebaiknya dilupakan. Dia malah mempersilakan kasus tersebut pada polisi yang juga menangani kasus ini.

Seperti diketahui, Ahok mendatangi gedung KPK pada Jumat 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menjawab tantangan DPRD DKI Jakarta yang memintanya untuk melaporkan adanya 'dana siluman' di APBD DKI Jakarta 2015 dan dugaan mark up pada APBD DKI Jakarta 2014.

Laporan mantan Bupati Belitung Timur itu pun disambut baik oleh empat Plt pimpinan KPK yakni, Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi, Zulkarnain dan Indriyanto Seno Adji. Selain itu juga hadir Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) Arry Widiatmoko.