Follow
KPK Jakarta akan cek anggaran lift Rp 750 juta untuk rumah dinas Anies
Merdeka.com - Anggaran renovasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta menuai polemik terkait anggaran pengadaan lift sebesar Rp 750 juta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan usalan ini bukan dari dirinya untuk itu dia telah memerintahkan agar anggaran ini dicoret dalam APBD 2018.
Anggota Komite Pencegahan Korupsi Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana belum mengetahui detail terkait pengadaan lift ini. Namun dia akan segera akan mengecek hal tersebut.
"Nanti saya cek dulu, saya enggak bisa komen karena saya nggak tahu datanya, besok saya ke balai kota saya cek," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (25/1)
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa yang membuat rumah Anies Baswedan berbeda? Yang bikin beda, gak ada pagar di sekitarnya.
-
Bagaimana Anies Baswedan mendesain halaman belakang rumahnya? Halaman belakang asyik banget buat nongkrong sore, apalagi setelah hujan!
-
Di mana lokasi rumah Anies Baswedan? Lokasinya di perkampungan, dan jalannya juga kecil-kecil gitu.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
Nursyahbani mengaku baru tahu masalah ini dari media massa. "Memang saya baca tadi pagi. Tapi saya belum tahu persoalan itu. Nanti saya cek dulu," ujarnya.
Dalam situs LKPP, pengadaan elevator seharga Rp 750.200.000. Khusus untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi/renovasi dan pengadaan elevator akan dilakukan dengan sistem lelang umum.
Terkait anggaran tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beberapa waktu yang lalu mengaku kaget karena pada pembahasan APBD DKI Jakarta anggaran itu tak muncul. Pras sapan akrabnya menilai ini bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tapi kalau dia disebut paka APBD biarkan BPK yang melihat. Biarkan hamba hukum yang melihat apakah itu kesalahan atau tidak. Tapi saat pembahasan anggaran itu barang enggak ada bos. Enggak ada, kita enggak tahu," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya
Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pembangunan IKN sudah mencapai 26 persen.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Biaya per tahun untuk perawatan Jakarta International Stadium (JIS) berkisar Rp50-60 miliar. Angka ini juga mencakup biaya asuransi bangunan.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.
Baca Selengkapnya
Pemerintah seharusnya menghentikan renovasi gedung, dan mengalihkan anggaran untuk kesehatan.
Baca Selengkapnya
Bambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.
Baca Selengkapnya
Anies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca Selengkapnya
Anggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca Selengkapnya
Bakal Calon Presiden yang juga Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan blak-blakan, ungkap bobrok ibu kota Indonesia.
Baca Selengkapnya
Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca Selengkapnya