Follow
KPPOD Nilai Wacana Wagub Lebih dari Satu Cuma Mengakomodir Kepentingan Politik
Merdeka.com - Muncul wacana wakil gubernur DKI diisi dua orang. Padahal hingga kini, proses mencari pengganti Sandiaga Uno belum juga selesai dilakukan.
Peneliti Senior Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan hal itu perlu dipikirkan matang-matang jika benar ingin dieksekusi.
"Kalau hal tersebut cuma sebagai wacana doang ya okelah. Kan sampe saat ini menurut undang-undang cuma boleh satu wagub," kata Budi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (11/9).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang menjadi fokus kerja Budi Arie di Kementerian Koperasi? 'Prioritas saya nanti di Kementerian Koperasi adalah digitalisasi koperasi. Sehingga saya harus terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital,' jelas dia.
-
Kenapa diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo sangat penting? Acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga, terutama perempuan, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
-
Kenapa Budi Arie menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa Heru Budi minta camat dan lurah berhati-hati menjelang Pemilu 2024? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan kepada seluruh camat dan lurah untuk berhati-hati dalam bersikap menjelang Pemilu 2024. Heru meminta seluruh ASN untuk tetap netral.
Dia menjelaskan, dalam Undang-undang tegas dikatakan posisi wakil gubernur hanya satu tidak diperbolehkan lebih. Sebab kerja kepala daerah itu sendiri pada dasarnya sudah dibantu kepala dinas.
Oleh karena itu, dia menilai, kemunculan wacana wagub lebih dari satu itu erat kaitannya dengan kepentingan politik. Sebaliknya, jika wagub satu orang dianggap belum bisa mewakili semua keinginan partai politik di parlemen.
"Pemilihan wagub entah itu satu atau dua sebenarnya itu lebih mengakomodir kepentingan politik," pungkas Arman.
Maka dari itu, dia berpendapat satu posisi wagub sudah cukup untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta saat ini.
"Satu wagub sudah cukup untuk konteks DKI, karenaa sebenarnya tugas wagub itu kan membantu kepala daerah, sedangkan tugas wagub sekarang sudah diakomodir sama kepala daerah," tutup Arman.
Reporter Magang: Chicilia Inge
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun mempertanyakan KPU RI terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca Selengkapnya
Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.
Baca Selengkapnya
PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.
Baca Selengkapnya
Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Keputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi wacana Wakil Presiden diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.
Baca Selengkapnya
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.
Baca Selengkapnya
Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.
Baca Selengkapnya