KPPOD Sebut Penyusunan RAPBD Harus Sesuai Visi Misi Gubernur

Merdeka.com - Ditemukan sejumlah anggaran tak wajar dalam plafon anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020. Anggaran bernilai fantastis itu ditemukan dalam untuk belanja barang sejumlah dinas.

Menyikapi persoalan tersebut, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyarankan agar pembahasan anggaran turut melibatkan partisipasi publik.

"RAPBD melibatkan publik dari berbagai bidang. Publik dilibatkan agar Pemerintahan tetap terjaga. Dengan adanya permasalahan itu publik jadi bertanya-tanya tentang pelonjakan anggaran itu," kata Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arman Suparman saat dihubungi merdeka.com, Kamis (31/10).

Dia juga menyarankan penyusunan anggaran harus berdasarkan visi dan misi gubernur lima tahun ke depan.

"RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tiap tahun harus diarahkan kepada visi misi dari Pemerintah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas pada RKPD jika tidak sesuai," katanya.

Selain itu, pemimpin dalam hal ini gubernur harus mengetahui proses penganggaran sehingga dapat mengetahui jika terjadi lonjakan anggaran. Sebab bisa jadi dilakukan sengaja pihak-pihak tertentu.

"Menurut saya ini tidak ada alasan untuk seorang pemimpin tidak mengetahui awal mula pelonjakan anggaran tersebut," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga sudah mengumpulkan jajarannya terkait lonjakan anggaran RAPBD DKI. Banyak mata anggaran yang diajukan sejumlah SKPD dia minta untuk dikoreksi.

Anies memberikan tenggat waktu untuk diperbaiki sampai hari ini. Jika tidak, dia siap memecat PNS yang asal memasukkan anggaran dan tidak bisa mempertanggungjawabkannya.

"Kalau malas dan asal jadi, saya terpaksa harus mengeluarkan dari barisan. Kenapa, karena barisannya yang harus kerja betulan. Kita kerjakan sama-sama," ucap seperti dikutip merdeka.com, Kamis (31/10).

Anies kembali mengingatkan jajarannya bahwa visi misi yang dia emban adalah berkeadilan sosial. Sehingga, semua PNS diharapkan dapat menyelaraskannya dengan pengalaman yang mereka punya.

"Saya datangnya bawa mandat, tapi bapak ibu datang dengan pengalaman," kata Anies.

Reporter Magang: Abyan