Krisis PNS di ibu kota negara
Merdeka.com - Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta tentunya menjadi ikon ibu kota, termasuk soal kinerja pemerintah provinsi. Namun siapa yang sangka DKI Jakarta tengah mengalami kekurangan Pegawai Negeri Sipil alias PNS?
Kabar tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengungkap Pemprov DKI tengah kekurangan PNS. Sebabnya, terjadi 'ledakan' PNS yang memasuki masa pensiun.
Tak tanggung-tanggung, jumlah PNS DKI sudah dan bakal pensiun mencapai ribuan orang. Dari jumlah itu, paling banyak PNS dari kalangan guru dan tenaga kesehatan.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Ibu kota negara mana yang mirip dengan Jakarta? Ibu kota negaranya mirip banget dengan Jakarta, ketiga, transportasi umumnya juga mirip banget seperti Trans Jakarta. Nama ibu kota tersebut sama dengan nama negaranya, hanya ditambahkan kata 'city' di belakangnya.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
"Ledakan itu maksud saya menyentuh 4.000, 3.000, 2.000 (orang). Dulu sekali terima 5.000, pensiunnya pasti dekat-dekat itu, terutama guru dan tenaga kesehatan," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9) kemarin.
Saefullah mengatakan pensiun akan banyak terjadi di tenaga guru dan kesehatan. Terlebih, untuk guru ada istilah penerimaan guru Inpres, banyak yang diterima, dan sekarang sudah memasuki masa pensiun.
Masalahnya, Pemprov DKI tak bisa langsung merekrut atau merekrut sendiri buat menambah dan menutupi kekurangan PNS. Sebab, saat ini Pemprov DKI tidak menerima kuota penerimaan CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Karena DKI dalam menerima pegawai itu harus dapat kuota dulu dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan kuota itu juga didapat di BKN (Badan Kepegawaian Negara)," katanya.
Meski demikian, Saefullah tidak bisa memastikan berapa jumlah pasti kekurangan PNS DKI. Namun banyaknya PNS yang telah pensiun sudah terjadi tiga hingga empat tahun yang lalu.
Karena itu, Pemprov DKI terus mengajukan untuk penambahan PNS baru. "Kita selalu mengajukan tapi kembali kuotanya gitu yah. Kan begini, ada kabupaten, kota, baru berdiri itu jumlah pegawainya banyak sekali," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencananya, kloter pertama pemindahan PNS ke IKN Nusantara dilakukan antara Juli-Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaDinamika terkait pemindahan PNS ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya.
Baca SelengkapnyaStrategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca SelengkapnyaPengangguran di jJakarta sudah mencapai 7 ribuan orang.
Baca SelengkapnyaSelain itu, para ASN melihat progres pembangunan IKN secara langsung.
Baca Selengkapnya7.649 Pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (KPK) di DKI Jakarta selama Juni 2024.
Baca SelengkapnyaFormasi yang ditempatkan di IKN, diambil dari alokasi formasi CPNS pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaSetelah adanya banyak investor masuk ke proyek-proyek di sana untuk membangun rumah sakit, hotel, mal, hingga sekolah.
Baca Selengkapnya"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaHeru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.
Baca SelengkapnyaBiaya perpindahan akan ditanggung oleh pemerintah. Pihaknya akan mengusulkan dan membahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan sulitnya membangun ibu kota baru, terlebih untuk negara sebesar Indonesia.
Baca Selengkapnya