Kubu Ahok tuding MUI tak netral, berafiliasi dengan ormas & partai

Merdeka.com - Tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mempertanyakan independensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa keagamaannya, terkait kasus penistaan agama. Sebab, tim kuasa hukum Ahok merasa MUI tak pernah konfirmasi atau mencari kebenaran alias tabayyun tentang kasus penistaan agama Ahok. Padahal MUI dipandang mengutamakan cinta kasih dan damai.

Mendengarkan hal tersebut, Ketua MUI Ma'aruf Amin yang sebagai saksi dari JPU menjelaskan, kalau tabayyun dilakukan pada persoalan yang belum jelas.

"Tabayyun kalau belum jelas, tapi tabayyun juga, tabayyun video, tabayyun di lapangan, itu tabayyun juga. Karena dua objek ini dianggap cukup, tidak perlu ada tabayyun lagi," tegas Ma'ruf persidangan PN Jakarta Utara yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Namun, jawaban dari Ma'ruf dinilai tak adil oleh kubu Ahok. Bahkan sikap dan pendapat keagamaan dikeluarkan dianggap tergesa-gesa. Oleh karenanya, kubu Ahok menduga, MUI mendapat dorongan dari pihak tertentu.

"Yang ingin saya tanyakan apakah ada kepentingan lain dari pemohon yang dikatakan pelapor untuk minta fatwa MUI yang dalam persidangan terungkap fakta pelapor terafiliasi dengan ormas tertentu dan partai tertentu dalam Pilgub DKI?" tanya kuasa hukum Ahok.

Mendengarkan pertanyaan tersebut, Ma'ruf sempat tak paham. Kemudian ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto menegaskan pertanyaan tersebut.

"Inti pertanyaannya, apa majelis ulama dalam menerbitkan pendapat dan sikap keagamaan itu ada kepentingan-kepentingan lain?" ujar Dwiarso.

Ma'ruf dengan tegas membantah jika ada pelapor yang memiliki kepentingan tertentu dalam meminta pendapat pada MUI. Ia juga memastikan pendapat MUI bersifat independen.

"Bahwa tidak ada sangkut pautnya dalam partai, pilkada, etnis agama. Ini murni masalah penodaan agama dan masalah hukum. Itu jawaban saya tidak bergeser-geser, ya itu," tegas Ma'ruf.