Follow
Kunjungi KPK, Sumarsono bahas penerapan e-goverment di Jakarta
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pemerintahan berbasis teknologi. Manajemen pemerintahan berbasis elektronik ini dilakukan dalam rangka perubahan paradigma pemerintahan yang menjembatani hubungan publik, dan privat.
"Manajemen berbasis elektronik unit dalam rangka e-goverment kita akan mempelopori pengembangan pola-pola dengan e-budgeting," kata Sumarsono sebelum bertolak ke KPK, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/1).
Sumarsono berharap, penerapan e-goverment bisa membangun pola administrasi penganggaran yang lebih baik di Jakarta.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Bagaimana UU KIP mendorong Good Governance? Tujuan utama dari UU ini adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, yang dikenal dengan istilah Good Governance.
"Dulu kan namanya budgeting, cuma pemerintah saja. Kalau sekarang kan sumbernya banyak ada dari swasta, dari masyarakat," ujar Sumarsono.
Jika e-government di Jakarta berhasil diterapkan, diharapkan bisa ditiru daerah lainnya.
"Tapi substansi isinya kami juga belum tahu, yang jelas kita diskusi (dengan KPK) untuk menjadikan Jakarta sebagai satu model pengembangan , tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal e-budgeting," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca Selengkapnya
KPU Jakarta akan menyelenggarakan debat kedua pada Minggu (27/10/2024). Tema debat yang akan diusung adalah Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan.
Baca Selengkapnya
Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca Selengkapnya
Dengan katalog elektronik, LKPP membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produknya bisa dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan bahkan di luar kota
Baca Selengkapnya
Pada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya
Sejumlah program menjadi kunci Jateng meraih penghargaan sebagai provinsi Good Governance.
Baca Selengkapnya
Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca Selengkapnya
Menurut Pramono, nantinya banyak kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah dan DPRD.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca Selengkapnya
Pemkab Banyuwangi berinovasi untuk memperkuat penguatan pemerintahan berbasis digital.
Baca Selengkapnya