Kurangi pegawai, Ahok berniat hilangkan jabatan camat dari Jakarta
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melihat struktur pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta terlalu gemuk. Itu sebabnya, dia akan memangkas jumlah pegawai di DKI.
"Teknik pengurangan kita itu bertahap. Misalnya contoh, dari sisi struktur kita kurangin 1.500 orang. Sekarang kita bertanya, perlu enggak sih camat? Sebenarnya enggak perlu. Kenapa mesti ada kantor camat?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/5).
Tapi, Ahok belum bisa memastikan kapan idenya menghapus camat dari Jakarta akan terealisasi. "Tapi itu ke depan. Saya bicara paling ujung, paling depannya kan saya udah potong 1.500 struktural," tambahnya.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Kenapa gaji perangkat desa dinaikkan? Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerja perangkat desa bisa menjadi lebih baik.
-
Siapa yang mengalami penurunan gaji? Laporan tersebut menganalisis data dari lebih dari 10.000 karyawan startup dan melibatkan wawancara dengan 183 pemimpin serta pendiri startup di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Taiwan.
-
Kenapa gaji polisi dinaikkan? Langkah strategis ini diharapkan tingkatkan motivasi dan dukung transformasi ekonomi.
Saat ini, Ahok memilih konsep penilaian lewat form. Dia tak mau ada yang seperti dulu, gaji tinggi tapi kerjanya tak seberapa.
"Masa PNS dibayar Rp 12 juta sebulan, hanya fotokopi hanya kasih makanan, enggak lucu dong. Nah ini mesti kita kategorikan, kalau sudah ketahuan yang enggak mau kerja, kita staf-in, kalau sudah distaff-in masih dapat gaji, dia masih enak, TKDnya (Tunjangan Kinerja Daerah) kita buang. Kalau TKD dibuang, kamu pakai pensiun saja dua juta. Kamu nggak masuk, ya kita pecatin," bebernya.
"Jadi kita bertahap. Sekarang baru bikin TKD nih, orang ngisi. Nah kita nanti evaluasi, apa yang nggak pantes selain membuang eselon yang nggak pantas. Yang staff kita buang, kita mulai hapus TKD. Sekarang kalau TKD yang jujur dia ngisi, paling dapat 78-80 persen. Nah itu mesti kita cek. Nah ini, butuh kejujuran atasannya untuk menilai," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaAhok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaBupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaBanyak pekerjaan manusia yang harus digantikan dengan teknologi, termasuk PNS
Baca SelengkapnyaPernyataan mundur itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani pada 25 Juli 2024. Foto dokumen bermeterai Rp10.000 itu beredar luas di media sosial.
Baca SelengkapnyaJumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca SelengkapnyaSebelum menjadi orang nomor satu di Kota Lumpia itu, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjabat Wakil Wali Kota Semarang, sejak 2016.
Baca Selengkapnyakebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca SelengkapnyaPenonaktifan AR untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap yang bersangkutan beserta seluruh jajaran di Kantor Camat Nanggalo.
Baca Selengkapnya