Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lahan eks Kedubes Inggris milik negara, tak pernah ditarik uang sewa

Lahan eks Kedubes Inggris milik negara, tak pernah ditarik uang sewa Eks Gedung Kedubes Inggris. ©Google Maps

Merdeka.com - Kejelasan status kepemilikan lahan eks kedutaan besar (kedubes) Inggris mulai menemui titik terang. Meski belum menerima surat resmi dari Kementerian Agraria, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakin lahan seluas 4.185 meter persegi tersebut merupakan milik pemerintah pusat.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan bahwa ada indikasi sedari awal pihak Inggris sudah mengetahui posisinya hanya sebagai peminjam lahan. "Ini baru internal kita. Tapi ada indikasi kedubes Inggris sendiri sebenarnya dari awal sudah menyadari posisinya. Bahkan sempat menanyakan 'kami kok harusnya membayar enggak ditarik terus harus bayar ke mana kok enggak ditarik uangnya'," kata Sumarsono di Musica Studio, Selasa (20/12).

Sumarsono menjelaskan bahwa Kedubes Inggris sempat kebingungan karena dalam aturan mereka diharuskan membayar sewa saat serah terima peminjaman lahan sekitar 50 tahun lalu. Namun pada kenyataannya, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan kejelasan harus membayar ke mana dan dari pihak pemerintah pusat tidak pernah lakukan penagihan.

"Kemarin ternyata rapat di Agraria. Tapi belum menyampaikan surat resmi, memang baru dibahas baru cross-check data-data. BPN mengumpulkan orang-orang untuk cross-check," terangnya.

Kini, saat status kepemilikan sudah jelas, Sumarsono menyatakan bahwa permasalahan sedang dibahas soal uang sewa lahan yang tidak pernah dibayar. "Padahal di perjanjian ada. Kemudian juga diundang beberapa kementerian cari klarifikasi. Tapi lepas dari pada persoalan kemarin belum ada kebijakan. Kita meminta kepada kementerian Agraria untuk segera mengakhiri pinjam pakai," tegasnya.

Menurut Sumarsono, seharusnya perjanjian pinjam pakai tersebut segera diakhiri karena nyatanya lahan tersebut sudah tidak dipakai lagi oleh Kedubes Inggris. "Tapi entah bagaimana demikian nanti dengan kementerian luar negeri akan dikonfirmasikan melalui diplomasi saja. Karena tanah kedutaan kan sudah lama 50 tahun lalu yah," terangnya. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ibu Kota Negara Pindah ke IKN, Monas dan GBK Jadi Aset Pemerintah Pusat atau Jakarta?
Ibu Kota Negara Pindah ke IKN, Monas dan GBK Jadi Aset Pemerintah Pusat atau Jakarta?

Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya
2.086 Lahan di IKN Habis HGU
2.086 Lahan di IKN Habis HGU

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Baca Selengkapnya
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara
Begini Nasib Gedung Pemerintah Saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.

Baca Selengkapnya
Hotel Sultan di Kawasan GBK Kembali Jadi Milik Negara
Hotel Sultan di Kawasan GBK Kembali Jadi Milik Negara

Hadi menjelaskan, HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora atas nama PT Indobuildco dengan total luas 13,6 hektare (kawasan Hotel Sultan) telah berakhir.

Baca Selengkapnya
Harga Tanah di Jakarta dan Sekitarnya Tak akan Turun Meski Ibu Kota Pindah, Apa Penyebabnya?
Harga Tanah di Jakarta dan Sekitarnya Tak akan Turun Meski Ibu Kota Pindah, Apa Penyebabnya?

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Ratusan Polisi Dikerahkan Kawal Pengosongan Hotel Sultan
Ratusan Polisi Dikerahkan Kawal Pengosongan Hotel Sultan

Hotel Sultan yang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno kini diambil alih pemerintah.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah

AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Anies Baswedan, Pemprov DKI: Warga Kampung Bayam Tak Punya Hak Atas Tanah
Tanggapi Anies Baswedan, Pemprov DKI: Warga Kampung Bayam Tak Punya Hak Atas Tanah

Iwan menyampaikan, sejauh ini sebagai solusi Pemprov DKI menyiapkan Rusun Nagrak di Cilincing.

Baca Selengkapnya
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras DPR Semprot Pihak Nakal Punya Lahan Luas Licik Hindari Pajak: Nanti Disita Negara!
VIDEO: Keras DPR Semprot Pihak Nakal Punya Lahan Luas Licik Hindari Pajak: Nanti Disita Negara!

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyentil oknum nakal memiliki lahan luas tapi tidak didaftarkan ke negara

Baca Selengkapnya