Lama tak muncul, Gubernur Jakarta tandingan lagi cari cagub muslim
Merdeka.com - Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah menggelar acara Konvensi Gubernur Muslim Jakarta di Masjid Agung Al-Azhar, Jl Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Kamis (25/2). Acara tersebut di gelar dalam rangka untuk menghadapi pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Mereka resah dengan hadirnya bakal calon gubernur (cagub) dan wakil calon gubernur (cawagub) non-muslim di ibu kota Jakarta. Oleh karena itu, Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah menggagas perlu ada pasangan bakal cagub dan cawagub muslim yang diharapkan agar mendapatkan dukungan luas dari umat Islam.
"Ini bukan SARA, justru aspirasi umat, semua aspirasi asal dilaksanakan sesuai aturan main, maka dijamin oleh undang undang," ucap Ketua Dewan Pemilih KH Fahrurrozi Ishaq setelah lama tak muncul di Masjid Agung Al-Azhar, Jl Sisingmangaraja, Jakarta Selatan.
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa fokus Sanusi Hardjadinata saat menjadi Gubernur Jawa Barat? Sebagai gubernur, ia memfokuskan usahanya pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, berupaya memulihkan wilayah Jawa Barat yang terdampak perang.
-
Siapa yang mengatur aturan Pilkada Serentak? Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Kenapa UU Pilkada Serentak 2024 mengatur persyaratan calon? Undang-undang ini mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Persyaratan tersebut mencakup usia minimum, pendidikan, pengalaman kerja, serta persyaratan administratif lainnya.
-
Apa pesan Sandiaga Uno untuk para calon Gubernur Jakarta? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno, mengingatkan kepada para pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta untuk membenahi permasalahan biaya hidup rakyat.
Pria yang pernah mengaku Gubernur DKI tandingan mewakili FPI itu mengatakan bahwa hadirnya gubernur muslim untuk ibu kota adalah harapan semua warga Islam di ibukota. Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah membuka peluang sebesar besarnya kepada calon yang ingin mendaftar.
"Kami buka peluang selebar lebarnya bagi yang ingin mendaftar, yang penting lolos syarat calon yang kami ajukan. Mereka yang lolos pendaftaran, nanti akan ada tes lagi," ungkapnya.
Para calon pasangan Cagub dan cawagub muslim untuk Jakarta akan disaring terlebih dahulu oleh Dewan Pemilih dalam suatu konvensi dari sejumlah calon, dan pasangan tersebut akan ditetapkan oleh Majelis Tinggi yang nantinya akan didaftarkan ke KPUD. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pramono ingin menghadirkan kompetisi yang riang gembira di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil (RK), memberikan klarifikasi terkait program 'Maghrib Mengaji' yang beredar disebut hanya memprioritaskan satu agama saja di Jakarta.
Baca SelengkapnyaForum Ulama dan Santri Indonesia (FUSI) Jakarta memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPengusaha sekaligus Politikus Partai Golkar, Jusuf Hamka atau Babah Alun menerima surat instruksi dari Golkar
Baca SelengkapnyaDirinya sudah menjalin komunikasi dengan semua bakal calon yang akan berkontestasi.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke sebagai wakil masyarakat Betawi mereka menginginkan kota Jakarta terus berkembang.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengingatkan, di tahun Pilkada 2024 untuk mewaspadai berita bohong atau hoaks.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaKetua FBR Lutfi Hakim mengucapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari PSI.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan, tidak masalah jika partai koalisi di tingkat nasional punya koalisi berbeda di tingkat daerah.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca SelengkapnyaKetum FBR belum bisa menyampaikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano Karno karena di FBR ada mekanismenya.
Baca Selengkapnya