Laporan keuangan DKI ditarget dapat WTP saat dipimpin Anies-Sandi

Merdeka.com - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini itu telah sandang oleh Pemprov DKI Jakarta selama empat kali berturut-turut.

Tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bertekat agar laporan keuangan Pemprov DKI naik level dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat Anies-Sandi memimpin DKI. "Kita ingin menuju true WTP (atau) WTP sejati. Insya Allah bisa kita capai," kata Sudirman, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menilai, opini WTP harus didapatkan Pemprov DKI. Karena penilaian itu menjadi tolak ukur pemerintah daerah mengelola keuangannya.

"WTP itu kan salah satu ukuran bagaimana kita mengelola keuangan daerah dan kita ingin bersama sama bersama seluruh aparat mencapai WTP itu karena kalau dilihat semua item yang dibuat untuk kualifikasi dari WTP itu bisa dikerjakan tapi tadi perlu kerja sama dari semua pihak," ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menanggapi santai opini WDP yang didapat Pemprov dari BPK. Dia tetap bersyukur dengan adanya opini tersebut.

"Oh Alhamdulillah bagus. Kalau dengan WDP terus terang ada perbaikan. Apapun rekomendasi BPK akan kita penuhi untuk penyempurnaan alhamdulillah bagus," ucap Djarot sebelum melaksanakan Shalat Jumat, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Berdasarkan pemeriksaan atas Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. Anggota 5 BPK RI Isma Yatun menjelaskan, masih ditemukannya permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait aset tetap, piutang pajak dan piutang lainnya yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dia mengatakan, Pempov DKI Jakarta telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi BPK, namun tindak lanjut tersebut masih belum signifikan memperbaiki pengelolaan aset tetap sehingga masih ditemukan permasalahan.

"Permasalahan yang masih harus diperbaiki sistem informasi aset belum mendukung pencatatan aset sesuai standar akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, kemudian data Kartu Inventaris Barang tidak informatif dan tidak valid, penyusutan aset tidak didukung kertas kerja penyusutan, aset tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda dan ada pula yang dicatat pada dua SKPD yang berbeda, aset tanah belum dicatat, dicatat namun tanpa informasi lokasi dan sertifikat tanah," jelasnya.