Legalkan ojek, Ahok tak berniat usulkan revisi UU lalu lintas

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tak menampik keberadaan ojek di Jakarta cukup membantu warga. Karena itu dia tak pernah mempermasalahkan keberadaan ojek pangkalan, maupun ojek yang memanfaatkan sistem aplikasi di ponsel seperti GO-JEK dan Grab Bike.

Meski melegalkan ojek beroperasi di Jakarta, Ahok, sapaan Basuki, tak berniat mengusulkan revisi UU Lalu Lintas.

"(Ojek) tetap dilarang. Ojek bisa masuk jalur belakang, tapi jalur utama enggak bisa ojek," terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8).

Soal GO-JEK dan Grab Bike, kata Ahok, hanya berharap nantinya semua moda transportasi yang digunakan warga mau menerapkan sistem bayaran sesuai kilometer. Dengan begitu, tidak ada lagi yang rebutan penumpang hingga berujuk kekerasan.

"Saya yakin, kenapa saya mau bayar rupiah ler kilometer, kenapa saya dorong ojek-ojek masuk ke aplikasi, karena ke depan tidak ada angkutan yang merasa langganannya diambil. Kalau saya tidak paksa rupiah per kilometer, saya lepaskan bus tingkat gratis, lalu lepas bus mikrolet metromini di jalur yang sama pasti enggak laku," jelasnya.

Ahok menyebut banyak manfaat yang didapat pengemudi bila menerapkan sistem perkilometer. Salah satunya, tetap dapat bayaran meski tak ada penumpang.

"Jadi kalau saya bayar rupiah per kilometer enggak ada yang naik pun Anda lebih seneng karena Anda lebih murah biayanya. Tidak dinaikin orang tapi tetap dibayar. Kalau saya bayar Anda rupiah/km, enggak ada yang naikpun Anda lebih seneng, karena anda lebih mudah biayanya," sambungnya.

Tapi dia menyadari orang yang belum paham sulit menjalankan sistem ini. Padahal dari segi keuntungan sangat menggiurkan.

"Mobil kamu enggak dinaikin orang tapi kamu tetap bayar rupiah/km. Makanya strategi ini yang saya jalankan sebetulnya," klaimnya.