Lelang 101 mobil dinas DPRD DKI terkendala usia kendaraan baru dua tahun

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus menjelaskan tata cara pelelangan 101 mobil anggota DPRD. Lelang ini akan dilakukan secara terbuka.

"Nanti sistem pelelangan umum, bukan secara pelelangan ditunjuk 'you mau beli apa enggak?'," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/10).

Namun proses pelelangan terkendala aturan. Sebab, mobil anggota dewan baru berumur dua tahun. Sedangkan di Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mobil bisa dilelang setelah lima tahun masa pemakaian atau mobil tersebut memang sudah tua.

Orang lain juga bertanya?

"Karena masa kendaraan umumnya relatif belum cukup untuk proses penilaian. Karena untuk kendaraan (lelang) itu minim 7 tahun usia kendaraan. Ini relatif masih muda. Iya ini masih gress, tapi karena ada satu dan lain hal jadi ya nanti bisa tetap dilelang," kata dia.

Sebelum dilakukan lelang mobil-mobil tersebut akan disimpan di hanggar daerah Pulomas, Jakarta Timur. "Hanggar, jadi sedang kita rapikan nih hanggar perkiraan mungkin mencukupi lah. itu memang tempat penyimpanan barang-barang milik daerah,"

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengirim surat edaran kepada seluruh anggota DPRD DKI agar mengembalikan mobil dinas. Setelah tunjangan transportasi dinaikkan, mobil dinas wajib dikembalikan untuk kemudian dilelang secara terbuka.

Sekda DKI Jakarta, Saefullah menegaskan, mobil dinas anggota dewan akan segera ditarik. "Segera kita buat edaran. Edarannya belum kita buat," ujarnya, Rabu (4/10).

Nantinya, di dalam surat edaran itu pihaknya akan memberi tenggat waktu pengembalian mobil dinas. Batas akhir pengembalian mobil dinas pada 30 Oktober 2017. "Rencana saya, saya mau buat edaran nanti tanggal 30 Oktober ini harus sudah kembali, paling lama. Biar ada adaptasi dulu nih kan," jelasnya.

Saefullah tak menyebutkan sanksi bagi anggota Dewan yang mengulur waktu pengembalian. Dalam surat edaran itu juga tidak dicantumkan sanksi. "Ya kita minta saja, kita minta supaya dikembalikan. Sudah gitu saja," kata dia.

(mdk/noe)