Follow
Lemsaneg janji amankan ribuan data Pemprov DKI Jakarta
Merdeka.com - Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen Djoko Setiadi menjamin data digital Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah diserahkan kepadanya, meski saat ini belum ada memorandum of understanding (MoU) belum ditandatangani kedua belah pihak.
Ia menambahkan, data yang diberikan kepadanya akan dibackup dan diamankan sebagai informasi yang classified (rahasia). Tujuannya supaya tidak bocor ke tangan orang yang tidak punya kepentingan.
"Itu janji supaya kepada Pemprov DKI Jakarta, Pak Gubernur DKI Jakarta, akan saya penuhi dan segera kita teken MoU antara Lemsaneg dengan Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita lakukan di minggu depan," tutupnya.
-
Siapa yang tidak boleh tahu informasi pribadi? Informasi KeuanganDetail seperti nomor rekening bank, informasi kartu kredit, gaji, atau detail utang harus dijaga ketat. Memberikan informasi ini kepada orang yang tidak dikenal atau dipercaya dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penipuan.
-
Kenapa banyak orang tak khawatir data mereka bocor? Menariknya, banyak orang yang memilih untuk berswafoto sambil membawa KTP karena merasa bahwa data pribadi mereka sudah pernah bocor berkali-kali. Hal ini menyebabkan mereka tidak terlalu khawatir dengan potensi risiko yang mungkin muncul terkait keamanan data mereka.
-
Kenapa situs itu dirahasiakan? Ketika para ahli menemukan situs seni cadas di Kazakhstan, mereka terkadang lebih memilih untuk merahasiakan lokasinya hingga bisa dicatat dan dipublikasikan dengan baik, kata Novozhenov, dengan mencatat perusakan situs seni cadas semacam itu oleh perusak atau orang lain terkadang menjadi masalah.
-
Kenapa sekretaris harus menjaga kerahasiaan informasi? Mereka juga memiliki tugas dalam menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia dan penting.
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Bagaimana Kotak Suara Pemilu menjaga kerahasiaan suara? Tujuan utama dari kotak suara adalah menjaga kerahasiaan dan keamanan suara setiap pemilih, sehingga setiap individu dapat dengan bebas mengekspresikan pilihannya tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
Pengamanan data digital ini, ia menambahkan, bukan merupakan tindakan yang terburu-buru dari Pemprov DKI Jakarta. Karena kedatangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah direncanakan semenjak satu setengah bulan lalu.
Jokowi mengatakan kerjasama ini dilakukan karena kedepannya data yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta berupa data digital. Di mana data ini akan digunakan untuk
"Kita sekarang udah elektronik data semuanya, ebudgeting, epurchasing, ekatalog dan dokumen-dokumen yang sudah elektronik seperti itu harus diproteksi dan diamankan," jelas Jokowi di Kantor Lemsaneg, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).
Jokowi menilai, Lemsaneg adalah satu-satunya lembaga pengamanan data yang dapat dipercaya dan resmi. Selain itu ia juga meyakini bahwa Kepala Lemsaneg Mayjen Djoko Setiadi sudah terbiasa mengamankan data milik pemerintah pusat. Sehingga data Pemprov DKI Jakarta akan aman di Lemsaneg.
"Karena info yang ada di situ info pemerintahan yang sangat penting, jangan sampai nanti data milik Pemprov DKI Jakarta dipegang oleh yang tidak berkepentingan, bisa dibawa kemana-mana," ungkapnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tito memastikan data yang diserahkan kepada KPU aman dan dalam bentuk dokumen digital dan terperinci setiap kabupaten dan kota.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca Selengkapnya
Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Baca Selengkapnya
Budi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca Selengkapnya
Dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga
Baca Selengkapnya
Ia mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya back up atau rekam cadang data nasional
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.
Baca Selengkapnya
PKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.
Baca Selengkapnya
Mensos Risma memberikan respons terkait kabar DTKS usai PDN diretas hacker.
Baca Selengkapnya