Lengah awasi kawasan bebas rokok, Ahok ancam copot pejabat terkait
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengancam akan mencopot pejabat terkait pelanggaran kawasan bebas rokok. Ahok menilai lemahnya pengawasan membuat segelintir perokok yang tidak menggubris aturan tersebut, bahkan para pemilik lokasi pun kerap melakukan hal yang sama.
"Kita bakal ganti pejabat yang enggak berani tegas menerapkan aturan tersebut," tegas Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
Efektifitas sebuah aturan, lanjut Ahok, mampu berlangsung jika ada ketegasan dari pejabat terkait dalam pengawasannya.
-
Apa pesan ayah Ahok? 'Orang miskin tidak akan menang melawan orang kaya, orang kaya tidak akan bisa melawan pejabat' kutipan pesan sang ayah, dari pepatah Tiongkok Kuno yang jadi pendorongnya.
-
Bagaimana cara berhenti merokok? 'Dan kita tahu cara melakukannya, dengan menaikkan pajak rokok dan meningkatkan dukungan penghentian,' lanjutnya.
-
Bagaimana Kemendag mendukung industri rokok? Mendag menambahkan, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tembakau dan cengkih dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dengan mengutamakan hasil petani dalam negeri.
-
Kenapa berhenti merokok penting? Berhenti merokok memiliki dampak yang luar biasa dalam mengurangi risiko kematian.
-
Apa saja tips berhenti merokok? Berikut sejumlah cara cepat dan mudah untuk berhenti merokok selamanya.
"Ya harus lebih tegas aja penerapan aturannya," ungkapnya.
Sebab, aturan mengenai kawasan bebas rokok di tempat umum memang telah diatur dalam undang-undang kesehatan Nomor 36/2009, tentang kawasan tanpa rokok.
Diketahui, Koalisi Smoke Free Jakarta mencatat, masih banyak kawasan dan tempat di ibu kota, yang melanggar peraturan kawasan dilarang merokok selama kurun waktu 2014-2015.
Pelanggaran terhadap kawasan dilarang merokok ini memang terbilang mudah diacuhkan, karena hanya dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penyebutan nama dan pencabutan izin usaha, yang tidak tegas dalam segi pengawasannya. Secara keseluruhan, Koalisi Smoke Free menilai bahwa penerapan sanksi ini belum optimal dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.
Baca SelengkapnyaMenurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.
Baca SelengkapnyaPolisi: Lagi di jalan mah enggak usah ngerokok dulu. Kena orang itu celacahnya
Baca SelengkapnyaTerhadap Aipda DS, kata Aldi, sudah dilakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaPetugas telah menggagalkan peredaran 58.000 rokok ilegal
Baca SelengkapnyaKemenkeu telah memberikan sejumlah masukan kepada Kemenkes terkait dampak kebijakan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaRencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.
Baca SelengkapnyaRegulasi ini tengah digodok, di mana rencananya akan turut mengatur soal produk tembakau atau rokok.
Baca SelengkapnyaOperasi pasar digelar di wilayah Bandar Lampung, Lampung dan Kebumen, Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaPihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.
Baca SelengkapnyaPencegahan ini sekaligus untuk menghindari dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.
Baca Selengkapnya