Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lulung: Ombudsman cuma ribut Jatibaru, tapi jalan Istana & Mabes ditutup diam saja

Lulung: Ombudsman cuma ribut Jatibaru, tapi jalan Istana & Mabes ditutup diam saja Haji Lulung pasca pemecatan dirinya. ©2017 merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana angkat bicara soal laporan Ombudsman Jakarta terkait penataan Tanah Abang. Menurut Lulung, Pemprov DKI tidak perlu menindaklanjuti laporan Ombudsman terkait dugaan maladministrasi penataan Tanah Abang.

"Ngapain dia ribut soal rakyat kecil, enggak perlu tindak lanjuti," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Rabu (28/3/2018).

Politisi PPP itu mengingatkan agar Ombudsman tidak berpolitik. Ia heran dengan alasan Ombudsman memperhatikan penutupan Jalan Jatibaru Raya, namun abai dengan penutupan jalan yang lain.

"Dia tidak pernah mengawasi reklamasi yang tidak ada Perda. Tidak pernah protes yang namenye depan Mabes ditutup, Kedutaan Amerika ditutup, Istana kalau dia berani dia jago, hak jalan kita ditutup," kata Lulung.

Lulung mengakui, bila penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk PKL berjualan telah melanggar Perda tentang Ketertiban Umum, namun, ia mengingatkan ada alasan khusus sehingga jalan itu boleh saja ditutup.

"Sebenarnya Perda tentang ketertiban umum tidak boleh berjualan di situ, tapi kenapa mereka masih ada? Karena mereka tidak ditata Anies datang hari ini buatlah konsep penataan-penataan itu harus bersabar," imbuh Lulung.

Dalam penataan PKL Tanah Abang, lanjut Lulung, membutuhkan waktu. Ia berjanji akan bersama Pemprov memindahkan PKL di jalan itu ke tempat lebih layak.

"Tunggu sebentar saya akan sulap besok. PKL akan saya pindahkan bersama-sama Gubernur dan PD Pasar Jaya dan pengembang di sana. Kemana? Doain Allah sebelum Asian Games," Lulung menandaskan.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi Minta Lurah dan Camat Hafalkan Lokasi Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye
Heru Budi Minta Lurah dan Camat Hafalkan Lokasi Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.

Baca Selengkapnya
Macet Pengalihan Arus Imbas KTT ASEAN, Dirlantas Polda Metro Jaya Minta Maaf
Macet Pengalihan Arus Imbas KTT ASEAN, Dirlantas Polda Metro Jaya Minta Maaf

Kebijakan pengalihan arus diterapkan selama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN Ke-43 di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ada Demo RUU Pilkada, Catat Rekayasa Lalu Lintas Sekitar Gedung DPR dan Istana Negara
Ada Demo RUU Pilkada, Catat Rekayasa Lalu Lintas Sekitar Gedung DPR dan Istana Negara

Rekayasa lalu lintas dalam rangka mengantisipasi kepadatan kendaraan selama aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
KTT ASEAN Berakhir, Mulai Besok Pengaturan Arus Lalu Lintas Jakarta Kembali Normal
KTT ASEAN Berakhir, Mulai Besok Pengaturan Arus Lalu Lintas Jakarta Kembali Normal

Polisi memastikan tidak akan melakukan rekayasa lalu lintas di Jakarta, Jumat (8/9).

Baca Selengkapnya
Warga Diminta Tak Lewat Jalan Imam Bonjol Hari Ini Pada Pukul 12.00 hingga 18.00 WIB
Warga Diminta Tak Lewat Jalan Imam Bonjol Hari Ini Pada Pukul 12.00 hingga 18.00 WIB

Dishub DKI mengimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Jabar Sebut Acara Diskusi Anies di GIM Dilarang karena Ada Atribut Kampanye
Pj Gubernur Jabar Sebut Acara Diskusi Anies di GIM Dilarang karena Ada Atribut Kampanye

Pemda Provinsi Jabar melalui Disparbud Jabar memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat dicabut.

Baca Selengkapnya