Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lulung: Pajak saja saya bayar, apalagi LHKPN

Lulung: Pajak saja saya bayar, apalagi LHKPN Haji Lulung diperiksa Bareskrim. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, mengakui dirinya belum melaporkan hartanya sebagai pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus PPP ini berdalih telah meminta stafnya untuk membuat draf laporan harta kekayaan agar dilaporkan ke KPK.

"Oh wajib dong, saya bayar pajak aja wajib. Tapi saya belum melaporkan. Kalau tahun kemarin kan saya sudah, kalau tahun ini belum. Pajak saya kok beres, wajib dong sebagai warga negara, apa lagi jadi anggota dewan wajib lah," kata Lulung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3).

Dia mengklaim baru tahun ini saja agak terlambat melaporkan hartanya. Dia mengaku di tahun lalu sudah beres melaporkan harta ke KPK

"Iya kan saya bilang pajak saja saya bayar, apalagi LHKPN, tahun kemarin sudah yang sekarang belum. Sekarang lagi dibuat sama staf saya.‎ Sebenernya udah dibuat enam bulan lalu mungkin, cuma belum dilapor kali ya," tambahnya.

Penelusuran merdeka.com pada aplikasi LHKPN yang diterbitkan KPK, tidak ditemukan nama Lulung melaporkan kekayaan baik pada tahun 2014 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Seperti diketahui, KPK terus mendesak semua pejabat negara segera melaporkan harta mereka ke KPK.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya
LHKPN Terbaru, Mahfud MD Lebih Kaya dari Ganjar Pranowo
LHKPN Terbaru, Mahfud MD Lebih Kaya dari Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mereka kepada KPK.

Baca Selengkapnya
Mayoritas PNS Kementerian PANRB Sudah Laporkan Harta Kekayaan ke Pemerintah
Mayoritas PNS Kementerian PANRB Sudah Laporkan Harta Kekayaan ke Pemerintah

Hingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
VIDEO: Harta Kekayaan AHY Disorot, Langsung Melesat Tembus Rp 116 M Saat Jabat Menteri ATR
VIDEO: Harta Kekayaan AHY Disorot, Langsung Melesat Tembus Rp 116 M Saat Jabat Menteri ATR

Menteri ATR/BPN itu melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK pada 8 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
AHY Laporkan LHKPN Pertama Kali Sejak Jadi Menteri, Harta Kekayaannya Rp116 Miliar
AHY Laporkan LHKPN Pertama Kali Sejak Jadi Menteri, Harta Kekayaannya Rp116 Miliar

Total harta kekayaan yang saat ini dimiliki AHY adalah Rp 116.530.289.450 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan

Pahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

Baca Selengkapnya
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan

Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan

Baca Selengkapnya
Harta Rafael Alun Dipreteli KPK
Harta Rafael Alun Dipreteli KPK

Penyitaan dilakukan KPK setelah mantan pejabat Ditjen Pajak itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian.

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Vonis, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Rafael Alun
Jelang Sidang Vonis, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Rafael Alun

Rafael Alun terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Selengkapnya
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK

Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.

Baca Selengkapnya