Follow
Lulung sebut Ahok paling bertanggung jawab dalam kasus UPS
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana alias Lulung menegaskan yang paling bertanggung jawab dalam kasus UPS adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, lelang terselenggara karena ada yang membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) yakni Gubernur DKI Jakarta.
"Yang paling bertanggung jawab dalam dalam kasus UPS ini adalah saudara Gubernur DKI, karena dia yang membuat SPD. Tanpa dia membuat SPD, ini lelang tidak akan terjadi. Jadi Ahok sudah dapat diduga tersangka," kata Lulung usai diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/11).
Lulung mengaku dicecar 6 pertanyaan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri soal lelang UPS.
-
Kenapa Hendry Lie korupsi? Hendry, yang sebelumnya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di sektor penerbangan, kini harus menghadapi tuntutan hukum yang serius. Kejaksaan Agung telah mengungkapkan bahwa ia terlibat secara langsung dalam aktivitas ilegal melalui perusahaannya, PT Tinindo Inter Nusa (TIN), yang beroperasi di Pulau Bangka.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa pelakunya? Orang ke-3 : 'Seperti biasa saya menjemput anak saya pulang sekolah sekitar jam tersebut'Karena 22 jam sebelum 5 April 2010 adalah jam 1 siang 4 april 2010 (hari minggu)
-
Siapa Kerto Pengalasan? Dalam pasukan Pangeran Diponegoro yang ikut bertempur dalam Perang Jawa (1825-1830), ada seorang panglima yang cukup kontroversial bernama Kerto Pengalasan.
"Saya ditanya 6 pertanyaan, salah satunya penyidik nanya, boleh enggak dilelang, saya bilang enggak boleh dilelang. Semakin hari semakin tahu, terang benderang, bahwa pejabat pembuat komitmen tidak boleh melelang ini," paparnya.
Sebelumnya, Lulung menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Lulung langsung bersama kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution.
Lulung mengaku pemeriksaan kali ini sebagai saksi terkait kasus UPS yang melibatkan anggota DPRD DKI
"Kali ini saya diperiksa, dipanggil sebagai saksi untuk dua teman saya dari DPRD DKI dan mantan DPRD (Fahmi dan Firmansyah) yang diduga tersangka dugaan korupsi pengadaan UPS," kata Lulung di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca Selengkapnya
Pengacara Muhdlor berharap klien untuk dapat segera dibebaskan.
Baca Selengkapnya
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca Selengkapnya
Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya
Di hadapan para pendukung Ganjar-Mahfud di Eropa, Ahok justru menegaskan melawan balik
Baca Selengkapnya
Menurutnya, karena waktu yang sangat mepet dengan Pemilu 2024, maka Luhut yang menjadi prioritas.
Baca Selengkapnya
Bobby Nasution mempersilakan siapa saja maju untuk membangun Sumut termasuk Ahok.
Baca Selengkapnya
Pejabat Kemendagri yang saat ini menjadi Pj Bupati Bandung Barat, Arsal Latif (AL) ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek revitalisasi pasar.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya
Gus Muhdlor menggugat KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif.
Baca Selengkapnya
Ahok Berniat Mundur dari Pertamina sejak Lama, Ingin Fokus Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Jakarta
Baca Selengkapnya
Mantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca Selengkapnya