Lulung sebut Ahok sebentar lagi ditangkap KPK terkait Sumber Waras
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, enggan menanggapi lebih jauh soal relokasi warga Kalijodo. Menurut dia, dugaan kasus korupsi RS Sumber Waras lebih penting daripada penertiban Kalijodo.
Sebab menurutnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus RS Sumber Waras.
"Ahok ditangkap entar," kata Lulung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang melaporkan Dewas KPK? 'Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan,' ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
Dia menilai Ahok, sapaan Basuki, sedang menghindar dari kasus korupsi RS Sumber Waras dengan cara mewacanakan penertiban Kalijodo. Pria akrab disapa Haji Lulung menilai relokasi warga Kalijodo hanya pengalihan isu.
"Kalijodo itu pengalihan isu Ahok saja," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan semua bangunan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara melanggar UU Pokok Agraria. Pelanggaran yang dilakukan berupa penguasaan tanah negara untuk kepentingan pribadi karena seharusnya kawasan tersebut digunakan untuk ruang terbuka hijau.
"Jadi, kasus Kalijodo itu sebenarnya dalam Undang-undang Pokok Agraria, sudah melanggar. Dalam UU Pokok Agraria, (kawasan Kalijodo) melakukan pelanggaran menguasai tanah negara, dan dimanfaatkan untuk pribadi sebenarnya," tutur Ahok, sapaannya, di sela upacara bersama TNI-Polri di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (17/2).
Ia menekankan, sebagai pejabat dirinya hanya melaksanakan konstitusi yang telah diamanatkan melalui sumpah jabatan. Untuk itu, ia bersama Kapolda dan Pangdam telah melakukan koordinasi terkait penggusuran lokalisasi Kalijodo.
"Jadi, kita semua didukung penuh oleh Polri dan TNI. Ada Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Pangkostrad. Semua lengkap di sini. Saya hanya melaksanakan konstitusi saja," jelas Ahok.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Dipanggil KPK, Diperiksa Dua Hari Setelah Pemilu
Baca SelengkapnyaAdhi Dharmo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada lingkungan Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Merah Putih.
Baca SelengkapnyaKedatangan Kombes Irwan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaPolisi kembali melakukan pemeriksaan terhadap Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar atas dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaProses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca Selengkapnya