Follow
Luncurkan Fiscal Cadaster, Anies Mau Data Terkait PPB Detail dan Lengkap
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan kegiatan pendataan atau fiscal cadaster objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2). Ia menekan, program tersebut sangat penting.
"Melalui program ini nanti kita akan memiliki data yang lengkap mengenai PBB dan juga pajak-pajak yang lain," kata Anies, di BPRD Jakarta Pusat, Jumat (26/4).
Anies mengatakan, pajak salah satu alat untuk bisa menghadirkan keadilan di Jakarta. Makanya, diperlukan data atas objek pajak yang lengkap, detail, dan akurat sehingga keputusan yang diambil mendasarkan pada kenyataan di lapangan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Informasi apa yang bisa didapat saat mengecek pajak? Setelah langkah-langkah tersebut selesai, informasi terkait kendaraan Anda, termasuk rincian pajak yang harus dibayar, akan muncul di laman tersebut.
-
Dimana situs web untuk cek pajak? Pertama, buka laman resmi https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ di browser Anda.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kebijakan pajaknya memungkinkan pembiayaan pembangunan berjalan dengan baik yang dibarengi dengan aspek keadilan," ucap dia.
Anies berharap tahun 2019 ini proses fiscal cadaster bisa menjangkau seluruh DKI Jakarta. Dengan adanya data itu, instrumen pajak menjadi pembentuk perilaku.
"Ketika dibuat sebagai alat pembentuk perilaku maka akan merangsang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan budaya," ujar dia.
Dalam pelaksanaannya, fiscal cadaster melibatkan 721 orang. Nantinya akan menjadi pengumpul data di seluruh wilayah.
"Sekarang kita mulai di bulan april ini ada 4 kecamatan. kecamatan Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak dan Penjaringan," ujar dia.
"Kita ingin nantinya semua wilayah 44 kecamatan bisa tuntas. Jadi kita targetkan bulan Desember bisa semuanya selesai dengan begitu nanti kita punya informasi yang lengkap," tandas dia.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghormati proses hukum terhadap jubirnya, Indra Charismiadji yang terjerat kasus dugaan penggelapan pajak.
Baca Selengkapnya
Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.
Baca Selengkapnya
Anies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Stafsus Menteri Keuangan menjawab tudingan Anies Baswedan soal motif politis di pemeriksaan pajak.
Baca Selengkapnya
Debat Capres soal Polusi: Anies Bilang "Angin Tak Punya KTP, Prabowo Sebut 'Susah Kalau Nyalahin Angin'
Baca Selengkapnya
Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Baca Selengkapnya
Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya
Nantinya yang harus dikerjakan oleh pemerintah peta kepemilikan tanah pada setiap daerah yang lengkap dan tidak membiarkan ada lubang-lubang di situ.
Baca Selengkapnya
Core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.
Baca Selengkapnya
ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca Selengkapnya