Lurah & camat se-DKI temukan mark up anggaran di APBD versi DPRD
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan lurah dan camat di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka diminta untuk memilih antara APBD versi Pemprov DKI Jakarta atau DPRD DKI Jakarta.
Hasilnya cukup mencengangkan, sebab hampir seluruh lurah dan camat bingung dengan anggaran yang ada di APBD versi DPRD DKI Jakarta. Mulai dari nilai yang berubah dan anggaran yang dibulatkan.
Seperti yang ditemukan Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim. Dia mengatakan, terjadi penggelembungan anggaran dari jumlah yang diusulkannya saat musrenbang, nilainya pun mencapai dua kali lipat dari anggaran yang diajukan dalam e-budgeting.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang mencatut DANA Kaget? Modus penipuan semakin beraneka ragam bentuknya, salah satunya modus penipuan yang mencatut aplikasi DANA. Aplikasi uang elektronik kerep kali menjadi sasaran penipuan, salah satunya aplikasi DANA. Di mana marak penipuan yang mencatut DANA.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Bagaimana DANA terus bertumbuh secara signifikan? Selain melalui jumlah penggunanya, pertumbuhan yang signifikan juga ditandai dengan melonjaknya jumlah UMKM mitra DANA Bisnis yang kini mencapai 700 ribu dan rata-rata transaksi harian yang meningkat sebesar 102 persen (YoY).
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
"Banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar," terangnya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3).
Lalu pernyataan serupa juga ditemukan oleh Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi. Dia mendapati anggaran untuk kerja bakti di wilayahnya dibulatkan dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD DKI Jakarta.
"Kalau e-budgeting ada koma enggak genap. Kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti Kelurahan Jelambar Baru kalau kami Rp 122.537.602. Tapi kalau DPRD Rp 123.000.000," jelasnya.
Lurah Kamal Joko Mulyono juga kaget karena menemukan anggaran yang tidak pernah diusulkannya. Bahkan, nilai yang masuk dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD ini mencapai Rp 150 juta.
"Misalnya ini, pembuatan gapura ornamen Betawi untuk Kantor Kelurahan Kamal. Anggarannya sampai Rp 150 juta. Saya tidak setuju anggaran ini karena tidak pernah kamu usulkan di musrenbang," katanya.
Penambahan anggaran juga terjadi di Kecamatan Tambora. Camat Tambora Mursidin hanya mengajukan Rp 7 miliar dalam musrenbang, tapi nilai ini melonjak pada APBD DKI versi DPRD DKI Jakarta.
"Penambahannya sekitar Rp 2,26 miliar, tetapi bukan dalam bentuk pengadaan. Seperti untuk menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif dan biopori," ujarnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya