Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lurah & camat se-DKI temukan mark up anggaran di APBD versi DPRD

Lurah & camat se-DKI temukan mark up anggaran di APBD versi DPRD jokowi kumpul lurah dan camat. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - ‎Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengumpulkan lurah dan camat di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka diminta untuk memilih antara APBD versi Pemprov DKI Jakarta atau DPRD DKI Jakarta.

Hasilnya cukup mencengangkan, sebab hampir seluruh lurah dan camat bingung dengan anggaran yang ada di APBD versi DPRD DKI Jakarta. Mulai dari nilai yang berubah dan anggaran yang dibulatkan.

Seperti yang ditemukan Camat Cengkareng Ali Maulana Hakim. Dia mengatakan, terjadi penggelembungan anggaran dari jumlah yang diusulkannya saat musrenbang, nilainya pun mencapai dua kali lipat dari anggaran yang diajukan dalam e-budgeting.

"Banyak sekali anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan. Kami butuh program itu bagus, tetapi semua anggaran itu tidak ada dalam pembahasan kami. Tambahan dari DPRD sekitar Rp 7 miliar, jadi totalnya Rp 14 miliar," terangnya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3).

Lalu pernyataan serupa juga ditemukan oleh Lurah Jelambar, Jakarta Barat, Muhadi. Dia mendapati anggaran untuk kerja bakti di wilayahnya dibulatkan dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD DKI Jakarta.

"Kalau e-budgeting ada koma enggak genap. Kalau DPRD genap semua. Pelaksanaan kerja bakti Kelurahan Jelambar Baru kalau kami Rp 122.537.602. Tapi kalau DPRD Rp 123.000.000," jelasnya.

Lurah Kamal Joko Mulyono juga kaget karena menemukan anggaran yang tidak pernah diusulkannya.‎ Bahkan, nilai yang masuk dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD ini mencapai Rp 150 juta.

"Misalnya ini, pembuatan gapura ornamen Betawi untuk Kantor Kelurahan Kamal. Anggarannya sampai Rp 150 juta. Saya tidak setuju anggaran ini karena‎ tidak pernah kamu usulkan di musrenbang," katanya.

Penambahan anggaran juga terjadi di Kecamatan Tambora. Camat Tambora Mursidin hanya mengajukan Rp 7 miliar dalam musrenbang, tapi nilai ini melonjak pada APBD DKI versi DPRD DKI Jakarta.

"Penambahannya sekitar Rp 2,26 miliar, tetapi bukan dalam bentuk pengadaan. Seperti untuk menguras saluran, sosialisasi, dialog interaktif dan biopori," ujarnya. (mdk/tyo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank
Baru Dilantik, Anggota DPRD Malang Ramai-Ramai Gadaikan SK buat Jaminan Pinjaman ke Bank

Anggota Dewan menggadaikan SK ke lembaga keuangan bukanlah sesuatu yang baru.

Baca Selengkapnya
Keterlaluan, 15 Anggota DPRD Palembang Kompak Belum Kembalikan Lebihan Uang Transpor
Keterlaluan, 15 Anggota DPRD Palembang Kompak Belum Kembalikan Lebihan Uang Transpor

Sebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan

Baca Selengkapnya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya

BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh

DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Baca Selengkapnya