Follow
M Taufik nilai konsep kartu e-natura ala Ahok tidak jelas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berencana menerbitkan satu lagi kartu sakti yang diberi nama e-natura. Kartu ini ditujukan untuk warga DKI yang menjadi korban bencana seperti, banjir atau kebakaran.
Taufik menilai kartu sakti yang akan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta terlalu mengada-ada. Pasalnya, kata Taufik, rencana tersebut belum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.
"Itu kan baru angan-angan, sekarang duitnya dari mana disimpen dulu? Tahun 2016, 2016 belum ada soal itu," kata M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (17/11).
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Siapa yang belum diundang membahas susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan putaran kedua Pilkada DKI 2017? Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertemukan dua pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Basuki Tjahaja Purnama bersama Djarot Saiful Hidayat.
Politisi Gerindra ini menilai konsep e-nature yang digagas Pemprov DKI Jakarta tidak jelas. Dia berpandangan lebih baik Pemprov DKI Jakarta fokus dengan penanganan masalah banjir dibandingkan dengan menyusun konsep e-nature yang tidak masuk akal.
"Gak jelas konsepnya belum masuk otak kita. Harusnya akui kita belum siap, dan kalau belum siap marahin dong SKPD yang nanganin itu, kalau Katulampa siaga 1 sampe Jakarta jam berapa kasih warning dong?" tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dishub DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif angkutan umum dengan status ekonomi penumpang.
Baca Selengkapnya
Luhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca Selengkapnya
Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca Selengkapnya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka atas timbulnya kemarahan dari masyarakat dan berbagai pihak terhadap Tapera ini.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf menjelaskan bahwa program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya menggunakan APBN Tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya
Saat ini, barang yang dikenakan cukai baru mencakup tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.
Baca Selengkapnya
Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca Selengkapnya
KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya
"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja," sambungnya.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya