M Taufik soal PSI Emoh Pin DPRD: Cari Popularitas Memang Gitu, Tolak Gaji Sekalian

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menolak pin emas yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Menurut PSI Jakarta, ada persoalan yang lebih substantif dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik mempersilakan PSI menolak pin emas. "Kalau PSI nolak ya enggak apa-apa, silakan saja," kata M. Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).

Wakil Ketua DPRD itu menilai tidak ada yang salah dengan pengadaan pin emas itu. "Enggak ada masalah dong, kan itu memang sesuai aturannya," ucapnya.

Taufik justru menantang seluruh anggota DPRD dari PSI untuk juga menolak fasilitas lain yang diterima sebagai anggota Dewan. Seperti gaji dan tunjangan lain.

Menurutnya, apabila PSI menilai semua yang ada di Dewan adalah pemborosan, maka PSI tidak boleh tebang pilih dalam menolak fasilitas.

"Kalau mau mencari popularitas memang gitu, sekalian dong tolak terima gaji kalau gitu. Kan katanya pemborosan anggaran. Tolak juga semua fasilitas yang katanya pemborosan," ucapnya.

"Jadi kalau nolak jangan tanggung-tanggung, pilih-pilih," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad mengatakan, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.

"Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?" kata Idris.

PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.

"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta," ucap Idris. (mdk/ded)