Makin akur, DPRD minta laptop Rp 1,6 M biar modern, Ahok kabulkan

Merdeka.com - Tampaknya hubungan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah benar-benar akur. Hal itu dibuktikan dari lancarnya pembahasan APBD DKI 2016.

Bahkan beberapa usulan DPRD dikabulkan Basuki. Seperti penambahan biaya perjalanan dinas dan anggaran pengadaan laptop Rp 1,6 miliar.

"Kalau untuk alat kerja ya kita enggak apa apa. Laptop juga sudah murah sekarang. Kan sudah ada di e-catalog. Laptop itu udah bukan barang mewah lah. Ini juga dianggarkan di sekwan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/12).

Kebijakan ini, kata Ahok, sama dengan yang diberlakukan pada eselon II DKI. "Kalau enggak ada aturan kita enggak kasih. Kalau ada aturan kita kasih," jelasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bangga, M Taufik, menegaskan permintaan laptop itu dalam rangka parlemen modern.

"Itu dalam rangka parlemen modern. Pak gubernur juga harus tahu kita kalau mau cari perda yang udah pernah dibuat masa harus naik ke rak dan cari, itu mah di kampung saya yang begitu. Masa di DKI begitu, itu buat alat kerja," jelasnya.

Ditambahkan dia, nilai laptop yang dianggarkan, dipastikan tak ada kendala karena ada aturannya. "Asal ada aturannya, lebih juga sanggup," pungkasnya.

Taufik dan Ahok juga memastikan KUA-PPAS sudah finalisasi meski agak terlambat karena ada tambahan dana perimbangan Rp 184 miliar yang harus dimasukkan.

"KUA-PPAS kita kan sudah kayak APBD Insya Allah cepet, teman-teman sudah bantu sisir bantu saling dukung. Pokoknya eksekutif legislatif jangan ada stigma jelek kita baik-baik kok," pungkas Ahok.

Soal rapat tertutup Bangga dan Sekwan kemarin, Ahok kembali menegaskan tak ada yang perlu dicurigai. "Waktu sekwan tu bukan rapat. Tapi penyusunan sesuai dengan perubahan. Kan kasian juga kan lagi nyusun kalian plototin. Karena ada perubahan perubahan sesuai dengan itu. Kalau enggak ada aturannya juga kita enggak mau," tutupnya.