Masalah baru KJP, banyak sekolah tak paham metode penjaringan
Merdeka.com - Prosedur penyebaran formulir dan pendataan calon peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) sepertinya belum benar-benar dipahami oleh pihak sekolah. Seperti yang terjadi di SDN 01 dan 03 Pagi, serta SDN 02 Petang Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejumlah wali murid siswa mengeluhkan penyebaran formulir tidak maksimal.
Sebagai prosedur, seharusnya formulir dibagikan pada seluruh siswa yang tidak mampu. Baru kemudian wali kelas melakukan kunjungan ke rumah orangtua siswa, dan hasilnya dimasukkan dalam Daftar Nominasi Sementara (DNS) 1. Selanjutnya dari DNS 1 dilakukan verifikasi ulang oleh kepala sekolah untuk menjadi DNS 2. Kemudian hasilnya dirapatkan bersama komite sekolah untuk ditetapkan menjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT), yang menjadi dasar sekolah mengeluarkan rekomendasi ke kelurahan.
Salah seorang wali murid SDN 02 Petang, Sungai Bambu, T (35), mengaku kecewa dengan pembagian formulir yang diberikan wali kelas. Sebab, di tempat anaknya bersekolah itu, pembagian formulir seolah dibatasi dan tidak diberikan kepada seluruh siswa yang tidak mampu.
-
Bagaimana kualitas pendidikan yang tidak merata berdampak pada literasi? Kualitas pengajaran di sekolah-sekolah yang terpencil atau kurang berkembang sering kali tidak sebaik di kota-kota besar, sehingga siswa di wilayah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang optimal.
-
Kenapa anak-anak yang kesulitan baca berisiko putus sekolah? Selain itu, statistik menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami tantangan dalam membaca lebih mungkin menghadapi kesulitan belajar di sekolah dan bahkan berisiko lebih besar putus sekolah.
-
Kenapa siswa mendapat nilai rendah? Setelah terbongkar sering tidur di kelas, wajar jika nilainya rendah
-
Mengapa angka anak tidak sekolah di Banyuwangi rendah? Dengan berbagai program pendidikan yang digulirkan, angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu terendah di Jawa Timur, berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
-
Mengapa pelajar SMA di Jakarta enggan ke ruang BK? Menurut sebuah penelitian, sebanyak 70% pelajar SMA di Jakarta tidak tertarik untuk mengunjungi ruang Bimbingan Konseling (BK) di sekolah mereka guna membahas masalah kesehatan mental yang dihadapi.
-
Dimana Banyuwangi berada dalam daftar angka anak tidak sekolah di Jatim? Data resmi persentase anak tidak sekolah (ATS) berdasarkan sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik pada tahun 2023, anak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen. Angka tersebut masuk lima terendah di Jawa Timur.
"Setiap kelas hanya dibagikan tiga formulir. Padahal, mendapat KJP atau tidak itu kan nanti hasil verifikasi bukan soal distribusi formulir," tegas T kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1).
Saat dikonfirmasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I (Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan dan Kecamatan Penjaringan) Mustafa Kemal, mengakui adanya persoalan tersebut akibat belum seluruh sekolah paham mekanisme penjaringan peserta KJP. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan sidak ke sekolah-sekolah tersebut untuk mengecek permasalahan yang dikeluhkan.
"Persoalannya karena pihak sekolah belum sepenuhnya memahami metode penjaringan KJP. Seharusnya peserta KJP didata ulang bukan berdasar data tahun lalu," ujarnya.
Dari 4 sekolah yang disidak, Kemal mencontohkan, 3 sekolah di antara, SDN 01, 02, 03 dan SDN 04 Sungai Bambu, hanya satu sekolah saja yang melaksanakan penjaringan calon peserta KJP dengan benar. Dari data yang tercatat, calon peserta KJP di SDN 01: 76 siswa, SDN 02: 86 siswa, SDN 03: 71 siswa dan SDN 04: 169 siswa.
"Kami sudah minta Kepsek melakukan pendataan ulang dan sekolah harus bertanggung jawab agar orangtua yang tidak mampu mendapat. Ke depan akan kita tingkatkan pemahaman pihak sekolah tentang mekanisme penjaringan KJP," tandasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaPadahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca SelengkapnyaDiduga kekurangan siswa terjadi karena masih adanya paradigma sekolah favorit.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca SelengkapnyaBesaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.
Baca SelengkapnyaWarga sebelumnya menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 Depok.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaPencairan dana KJP Plus biasanya diumumkan melalui situs resmi atau media sosial pemerintah.
Baca SelengkapnyaPlt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca Selengkapnya