Follow
Mau digusur, warga Kalijodo pertanyakan kompensasi dari Pemprov DKI
Merdeka.com - Warga Kalijodo mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi DKI Jakarta soal pemberian kompensasi. Mereka juga mempertanyakan posko untuk berdialog.
"Posko untuk dialog mana? Di mana? Yang ada baru posko pendaftaran untuk pindah saja," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/2).
Leo menjelaskan Pemprov DKI langsung akan melakukan penggusuran tanpa ada kompensasi yang jelas. "Penggusuran dilakukan begitu saja tanpa ada kompensasi balik profesi atau pelatihan untuk warga terdampak," bebernya.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Mengapa DKI Jakarta bisa mencapai 100% Kelurahan Sadar Hukum? Hal itu tercermin setelah 267 kelurahan di DKI Jakarta telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum. Kata Yasonna, keberhasilan ini ini merupakan suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemprov DKI Jakarta.
-
Bagaimana Desa Wonorejo dikosongkan? Karena ada perluasan area tambang, kini penduduk Desa Wonorejo sudah dipindahkan ke desa terdekat, yaitu Desa Sumber Rejeki.
"Yang ada pelatihan dulu baru gusur. Ini malah sebaliknya," tambahnya.
Tidak hanya itu, Leo membantah pemukiman tersebut terdapat premanisme dan peredaran miras hingga perjudian.
"Sebut di mana ada premanisme? Yang premanisme itu warga atau pemda? Sampai bawa senjata laras panjang?" katanya.
"Secara hak, kami stroke diteriakin membiarkan perjudian. Tapi ada enggak perjudiannya? Mohon maaf kasus Fortuner kemarin itu karena minum bir dan itu memang sudah legal, kecuali kalau mereka minumnya miras oplosan," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Warga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta telah menampung sekitar 450 warga korban kebakaran Manggarai di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput.
Baca Selengkapnya
Korban penggusuran Dukuh Pakis curhat nasib yang ia alami usai rumahnya digusur. Ia kebingungan hendak tinggal di mana.
Baca Selengkapnya
Iwan menyampaikan, sejauh ini sebagai solusi Pemprov DKI menyiapkan Rusun Nagrak di Cilincing.
Baca Selengkapnya
Cawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.
Baca Selengkapnya
Rumah warga dibongkar dalam proyek pembangunan jalan provinsi di IKN.
Baca Selengkapnya
Fasilitas maupun rumah warga yang rusak akibat pembangunan itu harus segera diperbaiki atau diganti dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca Selengkapnya