Mau diinterpelasi DPRD DKI, Ahok siapkan serangan balik
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta telah kompak untuk mengajukan hak angket terhadap APBD DKI Jakarta 2015. Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim sudah ada 75 persen dewan sepakat untuk menggunakan hak tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak terlalu bingung dengan rencana interpelasi tersebut. Bahkan, dia mempersilakan mereka untuk menggunakan hak-nya.
"Nggak apa-apa. Silakan saja," kata Ahok santai di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/2).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
Bukannya gentar, mantan Politisi Gerindra dan Golkar ini malah mengancam balik DPRD DKI Jakarta. Dia mengungkapkan, akan melaporkan hasil temuan dana siluman selama dua tahun ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kami juga akan kirim surat kepada anggota DPRD menanyakan anda setuju ada temuan BPKP selama dua tahun yang mengatakan ada penemuan anggaran siluman dulu," tegasnya.
"Makanya dari dana siluman itu kami mau e-budgeting. Itu saja yang kami lakukan," tambah Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, pihaknya tidak terlalu khawatir mengenai belum cairnya APBD DKI Jakarta 2015. Sebab Pemprov DKI Jakarta hanya tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami nggak ada rugi, yang paripurna kan sudah selesai tinggal sekarang Mendagri mau terima atau tidak dengan format e-budgeting. Tadi kami sudah mengembalikan lagi apa yang diminta Kemendagri. Kami lihat saja prosesnya seperti apa," tutupnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggeledah Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaHalim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaRieke Diah Pitaloka, menyoroti soal kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya