Follow
Membedah APBD DKI Jakarta 2017 versi Ahok dan Sumarsono
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD telah sepakat mengesahkan Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2017 senilai Rp 70,19 triliun, tepatnya Rp 70.191.958.203.554,00. Pengesahan ini dilakukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
Sumarsono mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang telah dirancang Gubernur DKI Jakarta definitif yang saat ini sedang cuti kampanye Basuki T Purnama (Ahok). Di bawah kepemimpinan Ahok, jumlah anggaran APBD DKI 2017 senilai, Rp 68,76 triliun.
merdeka.com, Rabu (21/12), memperoleh rincian data APBD DKI 2017 yang dirancang oleh Ahok dan Sumarsono atau yang akrab disapa Soni. Dari data itu, memang terdapat anggaran yang signifikan naik untuk sejumlah dinas hingga kegiatan DPRD DKI.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
Misalnya saja, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Awalnya Ahok menganggarkan Rp 2.517.555.285.862, kemudian direvisi oleh Soni dan disetujui oleh DPRD DKI menjadi Rp 3.139.773.835.790. Jika dihitung, selisihnya sekitar Rp 622.218.549.928.
Tidak hanya di Dinas Pendidikan saja, beberapa dinas juga dinaikkan anggarannya oleh Soni.
Soni juga diketahui memberikan anggaran yang bisa dibilang fantastis ke DPRD DKI dari yang dirancang Ahok. Misalnya saja, untuk sejumlah komisi di DPRD. Kenaikannya cukup signifikan.
Total per komisi, Ahok memberikan anggaran senilai, Rp 34.271.164.554.556, kemudian direvisi oleh Soni turun menjadi Rp 33.827.802.886.042. Namun setelah dibahas oleh DPRD, anggaran naik menjadi Rp 35.352.275.916.091.
Jika dihitung, selisih kenaikan anggaran khusus untuk lima komisi di DPRD DKI saja antara anggaran yang dirancang Ahok dan direvisi oleh Soni kemudian disahkan DPRD mencapai Rp 1.524.473.030.049.
Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Yuliandi belum bisa komentar saat hendak dikonfirmasi terkait ini. Dia meminta agar dikontak lagi sekitar satu jam ke depan.
"Saya sedang nyetir, satu jam lagi lah telepon lagi," kata Yuliandi saat dihubungi merdeka.com.
Lalu apa saja mata anggaran yang naik di APBD DKI selama Ahok cuti kampanye? Simak ulasan selanjutnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya