Memuluskan jalan Djarot gantikan Ahok jadi DKI 1

Merdeka.com - Basuki Tjahaja Purnama memutuskan berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta. Permohonan pengunduran diri tersebut telah ditandatanganinya tertanggal 23 Mei 2017 lalu. Keputusan tersebut diambil setelah dia menerima vonis dua tahun penjara atas kasus penodaan agama.

Basuki atau akrab disapa Ahok itu langsung mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo dan DPRD DKI Jakarta. Surat pengunduran diri tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberhentian tetap.

DPRD DKI Jakarta yang juga menerima surat pengunduran diri tersebut langsung menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Selasa (30/5) kemarin. Dalam rapat tersebut mereka memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa hari ini Rabu (31/5).

Selain itu, anggota legislatif juga memutuskan untuk mempercepat proses pemberhentian tetap mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai pemimpin Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berdasarkan pasal 173 ayat 2, DPRD DKI Jakarta akan langsung menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur definitif kepada Presiden Joko Widodo. Pengesahan itu akan diberikan melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur DKI.

Awalnya mereka bisa menggunakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam proses penggantian Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun ternyata prosesnya terlalu panjang. Karena pada akhirnya mantan politisi Gerindra itu harus diberhentikan terlebih dahulu baru nantinya dicari penggantinya.

Namun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memiliki alasan berbeda tentang penggunaan UU Pilkada dalam proses pemberhentian Ahok. Dia mengatakan, aturan yang mengatur pesta demokrasi itu dipakai karena merupakan aturan terbaru yang diterbitkan.

"Pandangan kami di DPRD ya kami memakai pasal yang terbaru di UU Nomor 10 Tahun 2016, itu aja kok," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/5).

Dalam UU Pilkada, politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, gubernur berhenti dari jabatannya karena tiga hal, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Setelah itu, wakil gubernur menggantikan gubernur yang berhenti karena satu dari tiga alasan itu.

"Pak Ahok juga harus kami hargai sebagai gubernur saat itu mengundurkan diri, kami harus terima dan paripurnakan," ujarnya.

Prasetio mengungkapkan, hasil Rapat Paripurna Istimewa akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain soal pemberhentian Ahok, mereka juga akan langsung mengusulkan Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"(Pelantikan) Mendagri yang atur, bukan kami lagi," tutupnya.