Memutus mata rantai pungli Satpol PP DKI

Merdeka.com - Praktek pungutan liar kerap terjadi saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Lembaga yang bergerak dalam pengawasan pelayanan publik, Ombudsman, menemukan praktek kongkalingkong antara anggota Satpol PP dan PKL tersebut.

Ada modus baru dilakukan anggota Satpol PP dan PKL saat terjadi penertiban. Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan, modus baru yang diduga dilakukan oleh Satpol PP yakni melibatkan preman setempat.

"Ada modus baru yang muncul karena mungkin malu kali jadi dipungut oleh preman. Itu situasinya," kata Adrianus di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Fungsi dan tugas Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 5 Nomor 6 Tahun 2010 yang berbunyi 'Satpol PP berfungsi untuk menegakan Perda dan ketentuan Kepala Daerah'.

Perda yang dimaksud di sini adalah Perda Nomor 8 Pasal 25 Tahun 2007 yang berbunyi 'setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat umum di luar dari ketentuan yang ditetapkan'.

Temuan itu langsung disikapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan perubahan sistem di tubuh Satpol. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, akan melakukan rolling atau pindah tugaskan anggota Satpol PP.

Yani menjelaskan rolling tersebut untuk malakukan penyegaran, karena selama ini Satpol PP bekerja selama 8 sampai 10 tahun di tempat atau lokasi yang sama. Hal ini juga untuk menghindari pungli yang sering terjadi antara anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban.

"Personel Satpol PP ini setelah saya investigasi cek, dia itu bertugas sudah sampai 8-10 tahun bertugas di tempat yang sama, titik yang sama, tugas yang sama, ini ada disinyalir indikasi ada kedekatan lingkungan dengan tempat tugas dia bekerja. Bisa dekat karena keakraban, bisa kedekatan dengan something wrong sesuatu begitu," kata Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Yani, rolling ini akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu. Rolling ini akan dilakukan sebelum akhir tahun ini dan ini sesuai dengan perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Satpol PP jumlahnya 4.950 ini tersebar di lima wilayah kota dan 1 kabupaten. Ini kita akan putar ini perintah Pak Gubernur barusan. Ke depannya kita akan evaluasi terus, paling tidak enggak usah lama-lama setahun dua tahun pindah," jelasnya.

Dia mencontohkan, misalnya anggota Satpol PP bertugas di wilayah Jakarta Barat akan di-rolling ke Jakarta Timur begitu seterusnya.

"Saya katakan personel Satpol PP ini bertugas sudah 8 sampai 10 tahun di situ. Kalau Tanah Abang di situ dia lagi dia lagi. Ketemunya di situ di situ lagi sama dia. Jadi kita lakukan penyegaran supaya kinerjanya juga berubah," ujarnya

Selain itu, untuk mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap Satpol PP, Yani juga telah menyiapkan pembinaan akhlak ini dimaksud agar anggota Satpol PP menjadi manusia yang lebih baik.

"Yah dikasih siraman-siraman rohani, yang muslim kita akan lakukan tausiyah agar yah disiramlah akhlaknya supaya berakhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan siraman ini akan bekerja lebih baik lagi ke depan itu yang muslim. Yang no muslim juga akan dilakukan siraman rohani. Pembinaan akhlak ini untuk di provinsi minggu ke dua dan empat dan kabupaten minggu pertama dan ketiga," pungkas Yani.