Menakar efektivitas konsep ERP untuk menekan kemacetan di Jakarta

Merdeka.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merencanakan penerapan jalan berbayar eletronik (Electronic Road Pricing/ERP) di sekeliling wilayah Jakarta. Kebijakan ini nantinya mewajibkan pengendara mobil dari luar Jakarta dikenakan tarif saat masuk wilayah ibu kota.

Kebijakan tersebut ditargetkan berlaku pada 2019 mendatang. Dengan kajian dimulai pertengahan tahun ini.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono meyakini penerapan ERP bakal menjadi solusi jangka panjang kemacetan di Jakarta. Bambang menilai cara ini bisa menggeser minat masyarakat dari mobil pribadi yang memang dikenal lebih nyaman ke transportasi umum.

"Karena mobil pribadi susah disaingin. Mobil pribadi nyaman, bisa bawa barang pribadi, begitu buka pintu rumah dia langsung ada mobilnya. Jadi kami perlu ada kebijakan push supaya orang bergeser menggunakan angkutan umum," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (27/3) kemarin.

Bambang berharap naiknya tarif kendaraan pribadi dengan konsep ERP bisa membuat masyarakat perlahan meninggalkan kendaraan pribadi. Dia berkeyakinan setiap orang bakal malas menggunakan kendaraan pribadinya ketika biaya transportasi kendaraan perorangan semakin mahal.

"Orang kalau semakin mahal males kan mending angkutan umum," kata Bambang.

BPTJ tengah melakukan sejumlah kajian untuk mendukung wacana tersebut. Seperti besaran tarif yang dikenakan hingga moda transportasi massal untuk mengakomodasi masyarakat apabila beralih ke angkutan umum.

Rencana jangka panjang lain yang tengah digarap BPTJ adalah membangun perumahan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Perumahan ini nantinya akan dibangun di dekat simbol transportasi seperti terminal atau stasiun sehingga warga tidak kesulitan menjangkau angkutan umum.

Untuk itu, pihaknya akan segera membangun perumahan konsep TOD dengan menggandeng pihak swasta. Ada 47 titik potensial di Jabodetabek yang akan dibangun perumahan TOD.

"Selama ini kan orang menggunakan mobil pribadi karena perumahan tidak punya angkutan masalnya. Mereka (beriklan) jualannya juga 'perumahan kita 5 kilometer dari jalan tol, 5 menit dari jalan tol' sehingga orang menggunakan mobil pribadi," ucap Bambang.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra mengatakan, pihaknya tengah mengkaji usulan perihal jalan berbayar untuk kendaraan dari luar Jakarta. Menurut dia, apabila wacana itu diresmikan, maka aturan ganjil genap dibatalkan.

Halim menjelaskan, ruas jalan akan dibagi menjadi beberapa jalur khusus jika ERP diterapkan. Seperti khusus motor, khusus angkutan umum, dan khusus angkutan pribadi. Halim mengaku hingga kini wacana itu masih terus dikaji mulai dari tarif hingga penindakan peraturannya.

"Jadi dengan adanya data-data yang kita buat nanti otomatis ERP masuk dalam penegakan hukum ke depan," kata Halim di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/3).

Halim enggan berandai-andai kapan resminya kebijakan itu diterapkan. Namun dia berharap saat Asian Games sudah ada sistem ERP.

"Diharapkan seluruh yang ada di Thamrin, Sudirman bulan Agustus 2018 ini sudah jadi semua jalannya itu untuk dalam Asian Games," kata Halim.

Namun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah enggan menanggapi perihal adanya wacana biaya masuk untuk kendaraan dari luar Jakarta. Menurutnya, selain belum dikaji pihaknya saat ini lebih fokus terhadap kebijakan Elektronik Road Pricing (ERP).

"Belum ada kajiannya itu (bea masuk bagi kendaraan dari luar Jakarta). Menurut saya ERP aja dulu beresin," kata Andri.

Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai diperlukan kajian mendalam terkait penerapan ERP. Kajian tersebut melibatkan kepolisian setempat dan pemerintah daerah.

"Jumlah mobil luar kota di Jakarta sangat sedikit dibanding mobil plat B. Yang terjadi kan justru sebaliknya," kata Danang saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/3).

Selain itu, dia melihat wacana penerapan ERP masih sekedar pemikiran pribadi. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kebikan itu itu perlu melalui kajian yang mendalam.

"Di samping itu urusan plat kendaraan sangat berkaitan dengan kewenangan Polri. Kita belum mendengar tanggapan dan pandangan Korlantas mengenai hal ini. Kita memahami bahwa sedang dilakukan penataan soal plat nomer dan perpindahan administrasi antar polda," ujar dia.

Masalah ketiga adalah soal kesetaraan hak dan prinsip non diskriminatif. Hal ini akan menjadi persoalan sensitif antar wilayah di Indonesia. "Yang terakhir adalah kewenangan BPTJ dalam melakukan pengaturan mengenai hal tersebut yang masih belum bisa," tandasnya.